TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lima provinsi dengan pendapatan terendah di akhir tahun ini. Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 2 Desember 2022 menunjukkan, DKI Jakarta masuk dalam urutan lima besar tersebut.

Dilansir dari situs resmi Kemendagri, lima provinsi dengan pendapatan terendah antara lain Sulawesi Utara (66,83 persen), Kalimantan Selatan (70,45 persen), Papua (70,66 persen), Maluku Utara (72,54 persen), dan Jakarta (75,56 persen).

Mendagri Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah dapat meningkatkan realisasi APBD menjelang tutup tahun anggaran 2022. "Langkah tersebut perlu dilakukan Pemda (pemerintah daerah), terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi," kata dia dikutip dari laman Kemendagri Kamis, 8 Desember 2022.

Tito menyampaikan pernyataan tersebut saat memimpin rapat koordinasi soal pengendalian inflasi pada Senin, 5 Desember 2022. Rapat ini dihadiri para kepala daerah secara daring, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati. Hadir juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Total APBD DKI 2022 mencapai Rp 82,47 triliun dengan asumsi jumlah pendapatan Rp 77,44 triliun. Kemudian jumlah belanja diperkirakan menyentuh Rp 75,75 triliun, penerimaan pembiayaan Rp 5,02 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp 6,71 trilun.

Tito Karnavian membeberkan lima pemerintah daerah dengan pendapatan tertinggi adalah Kalimantan Timur (105,98 persen), Kepulauan Bangka Belitung (98,75 persen), Kepulauan Riau (98,73 persen), Sulawesi Tengah (97,77 persen), dan Jawa Timur (96,67 persen).

Mantan Kapolri ini mengapresiasi pemerintah daerah yang pendapatannya sudah di atas 85 persen. Bagi Pemda dengan penghasilan rendah diminta agar meningkatkan kinerja.

Tak hanya itu, Tito juga menyoroti realisasi belanja tidak terduga (BTT) yang penyerapannya masih jauh dari total alokasi. Padahal, BTT adalah salah satu instrumen pengendalian inflasi.

Kemendagri mencatat total BTT di provinsi dan kabupaten atau kota mencapai Rp 22 triliun. Akan tetapi, dari jumlah itu, baru terealisasi Rp 7,7 triliun.

"Artinya masih cukup banyak, masih lebih kurang Rp 14 triliun lebih yang dana BTT-nya belum dipakai oleh daerah-daerah," ucap dia.

Dia tak merincikan apakah Jakarta masuk dalam provinsi dengan realisasi BTT rendah. Alokasi BTT dalam APBD DKI 2022 sebesar Rp 3,14 trilun.

Baca juga: Anies Baswedan Teken Perda dan Pergub APBD 2022 Senilai Rp 82,47 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.