TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta Pemprov DKI jakarta harus mengawasi secara ketat anggaran bantuan sosial atau bansos, mulai dari perencanaan hingga penganggarannya.

Alexander Marwata mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus mempertanggungjawabkan anggaran bansos yang disalurkan ke masyarakat.

"Jangan sampai, Pemprov DKI ngasih bansos kemudian pengawasannya kurang," ujar Alexander di Balai Kota, Kamis, 15 Desember 2022.

Ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta agar melakukan pengawasan dan tidak membiarkan penerima bansos menggunakan uang bantuan secara semena-mena.

"Seolah-olah kita membiarkan para penerima bansos itu menggunakan uang semau-maunya, harusnya tetap ada pertanggungjawaban bagaimanapun itu kan uang rakyat," ungkap dia.

Oleh karena itu dia menyebutkan pengawasan terhadap anggaran itu harus menjadi konsen Pemprov DKI.

Selain itu, kata dia, Pemprov DKI harus memastikan bahwa penerima bansos adalah orang layak dan telah diverifikasi berhak menerima bansos. Karena, bila orang tersebut tidak berhak, tapi ikut menerima bansos, maka itu sama saja dengan korupsi.

"Ya prinsipnya uang anggaran itu uang rakyat harus digunakan sesuai ketentuan yang ada, kalau misalnya dapat bansos kemudian dibagi-bagi ya korupsi itu," tuturnya.

Demikian pula untuk penyaluran bansos kepada organisasi masyarakat dan lainnya, seharusnya kata dia, dalam proses perencanaan bansos ada proposalnya, Sehingga akan terlihat apakah masyarakat itu layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan sosial. "Dilihat dulu proposalnya layak atau tidak," tambahnya.

Tahun depan, melalui APBD 2023 yang telah disahkan, Pemprov DKI punya alokasi bansos sebesar Rp 10 triliun. Jumlah ini, melonjak dua kali lipat dari anggaran bansos di era Anies Baswedan.

Alokasi bansos sebesar Rp10 triliun itu akan digunakan untuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023. "Untuk program berkaitan ketahanan pangan," kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD 2023 menjadi peraturan daerah di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Anggaran bansos itu akan digunakan untuk penyaluran pangan murah, subsidi pangan murah dan Kartu Jakarta Pintar. Kemudian, Kartu Lansia Jakarta, bantuan untuk penyandang disabilitas atau Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), bantuan operasional sekolah, hingga dalam rangka mendorong kualitas pendidikan lebih baik di Jakarta.

Selain itu, anggaran bansos juga akan mencakup Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, pariwisata.

Baca juga: Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan