TEMPO.CO, Jakarta - Besarnya APBD DKI Jakarta berdampak pada besarnya tunjangan dan penghasilan yang diterima para pegawainya. Kondisi ini, menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membuat banyak pegawai dan pejabat di instansi lain menjadi iri.

"Ada salah satu dirjen di kementerian iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI," ucapnya saat melakukan rapat koordinasi dengan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota, Kamis, 15 Desember 2022. .

Alexander Marwata mengungkapkan penghasilan pejabat DKI seperti kepala dinas tergolong tinggi dan di atas rata-rata daerah lain bahkan mengalahkan pejabat selevel direktur jenderal di kementerian.

"Tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata," ucapnya.

Karena itu, ia menyayangkan masih ada pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Baca: DPRD Panggil BKD Soal Tambahan Penghasilan PNS DKI Rp 8,65 Triliun

"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)," katanya.

Namun, ia tidak memberikan detail identitas pejabat yang masih berupaya mendapatkan uang dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan tersebut.

Karena itu, ia mendorong Inspektorat DKI Jakarta menjadikan temuan tersebut sebagai perhatian khusus dan dilakukan pemeriksaan karena proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan menjadi salah satu titik rawan kebocoran anggaran.

"Titik paling rawan kebocoran anggaran itu terkait pengadaan barang dan jasa juga menyangkut perizinan di Pemprov DKI," katanya.

Temuan lain, kata Alexander, ada pejabat yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah, yakni 20-25 bidang tanah. Ia pun mempertanyakan kewajaran pejabat memiliki tanah yang banyak tersebut.

"Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang, saya tidak tahu. Ini mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal," tutur Alexander.

Mulai tahun depan, KPK menempatkan tiga orang satgas untuk mengawasi pengelolaan APBD dan BUMD DKI.

Selain atas permintaan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, penambahan satgas itu juga mencermati APBD Pemprov DKI yang tergolong besar yang mencapai Rp 83,78 triliun pada tahun 2023, jumlah ini setara dengan APBD seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan terkait LHKPN di DKI Jakarta, para pejabatnya sudah rutin melaporkan harta kekayaannya. Ia pun meyakini pejabat di DKI sudah melaporkan harta kekayaannya melalui inspektorat.

"Saya rasa melalui inspektorat semuanya sudah (melapor), termasuk saya dari tahun 2000 atau 2002 saya selalu melaporkan LHKPN dan terakhir juga setiap tahun laporan. Nanti laporannya Januari, Februari, untuk posisi 2022. Saya rasa (pejabat) DKI semua sudah melapor," ungkap Heru.

Baca juga: KPK Tempatkan 3 Personel Satgas Awasi APBD dan BUMD DKI, Heru Budi: Tidak untuk Mencari-cari Kesalahan