TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo akan meminta klarifikasi soal temuan beras rusak yang diduga merupakan bantuan sosial (bansos) anggaran tahun 2020. Anggota dewan bakal memanggil Dinas Sosial DKI dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.

"Kami akan segera meminta klarifikasi Dinsos dan Pasar Jaya terkait kasus ini secara jelas dalam rapat kerja," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 Januari 2023.

Sebelumnya, beredar tudingan korupsi bansos Pemprov DKI yang diunggah melalui sebuah utas atau thread Twitter. Dalam utas tanggal 9 Januari 2023 itu disebutkan temuan ini berawal dari info whistle blower.

Salah satu warganet menyampaikan kabar adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung, Jakarta Timur. Hingga kini, pemerintah DKI belum mengklarifikasi tudingan tersebut.

Anggara mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turut mendukung pengusutan tudingan korupsi bansos 2020 ini. PSI, tutur dia, berkomitmen mengusut dan menindaklanjuti kegelisahan publik soal isu tersebut.

"Kami Fraksi PSI akan menindaklanjuti isu ini lewat kerja-kerja kedewanan dan meminta klarifikasi dari semua pihak yang terlibat," ujar Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI ini.

Dia berharap segera ada titik terang. DPRD akan bergerak pada ranah tugas dan fungsinya. “Soal apakah dugaan ini benar atau salah dan melanggar hukum, itu ranahnya penegak hukum,” kata Anggara.

Baca juga: Hasil Audit BPK: Pengadaan Bansos DKI 2020 Senilai Rp 3,68 Triliun, Pakai Dana BTT

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari masih menunggu hasil pendalaman soal penyaluran paket bansos tahun anggaran 2020. Dia berujar, pihaknya memang pernah menggandeng Pasar Jaya untuk mendistribusikan bansos.

Akan tetapi, dia tak mendetailkan berapa jumlah paket bansos yang menjadi tanggung jawab BUMD DKI bidang pangan itu. Pendanaan pengadaan bansos menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) 2020 senilai Rp 3,68 triliun yang diberikan kepada Dinas Sosial DKI.

“Intinya, memang kami pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Kontrak berakhir 31 Desember 2020. Kita tunggu, ya itu barang siapa,” kata Premi di Agro Eduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.

Dinsos DKI telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 soal penyaluran bansos tersebut. Bahkan, menurut Premi, laporan pertanggungjawaban sudah rampung dan diperiksa.

"Saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos), ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021,” ujar dia.

Baca juga: Temuan Beras Rusak Diduga Bansos DKI, Dinsos Siap Diminta Keterangannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.