TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Metro dimulai dengan berita Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan tidak ada ASN DKI yang menjadi beking bangunan ruko di Pluit, Jakarta Utara, yang serobot bahu jalan dan got. Arifin mengatakan, jika memang ada bekingan dari ASN, tidak mungkin Satpol PP membongkar paksa 22 ruko yang mendirikan bangunan di atas bahu jalan dan saluran air tersebut.

Pada posisi dua Top 3 Metro ada berita Inspektorat DKI Jakarta meminta Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ngabila Salama yang memamerkan gaji Rp34 juta per bulan untuk melaporkan harta apa adanya. Ngabila diminta melakukan perbaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai yang dimilikinya.

Sedangkan di posisi tiga berita perihal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Arifin mengatakan pembongkaran bangunan ruko di Pluit akan berlangsung selama satu atau dua pekan. Pembongkaran bagian ruko serobot bahu jalan itu dilakukan atas dasar rekomtek atau rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Dinas Citata) DKI Jakarta.

Berikut ini Top 3 Metro hari ini:

1. Ruko di Pluit Dibongkar Paksa karena Serobot Bahu Jalan, Kasatpol PP Bantah Tudingan Soal Bekingan

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan tidak ada ASN DKI yang menjadi beking bangunan ruko di Pluit, Jakarta Utara, yang serobot bahu jalan dan got.

Arifin mengatakan, jika memang ada bekingan dari ASN, tidak mungkin Satpol PP membongkar paksa 22 ruko yang mendirikan bangunan di atas bahu jalan dan saluran air tersebut.

"Kalau ada bekingan nggak dibongkar dong. Gitu aja ya," kata Arifin kepada awak media di Stasiun MRT ASEAN, Jakarta Selatan, pada Kamis, 25 Mei 2023.

Kepala Satpol PP DKI itu telah menurunkan 200 personel untuk melakukan pembongkaran bangunan 22 ruko di RT 011 RW 03, Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Jakarta Utara pada Rabu, 24 Mei 2023.

Puluhan pemilik ruko itu menggunakan lahan parkir, saluran air hingga sebagian bahu jalan untuk memperluas teras ruko. Mereka memasang meja dan kursi di bagian itu untuk tempat makan pengunjung. Penutupan saluran air dan bahu jalan itu ditengarai sebagai penyebab banjir saat hujan karena genangan air tidak bisa masuk ke got.

Pembongkaran dilakukan setelah Pemkot Jakarta Utara memberikan tenggat waktu empat hari bagi pemilik ruko serobot bahu jalan untuk membongkar sendiri.

2. Deretan Fakta ASN Dinkes DKI Pamer Gaji Rp34 Juta, Inspektorat akan Koordinasi dengan KPK

Inspektorat DKI Jakarta meminta Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ngabila Salama yang memamerkan gaji Rp34 juta per bulan untuk melaporkan harta apa adanya. Ngabila diminta melakukan perbaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai yang dimilikinya.

"Kita dorong nanti yang bersangkutan akan perbaikan atas LHKPN-nya dan kita bantu koordinasi dengan KPK," kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Balai Kota DKI, Rabu, 24 Mei 2023 seperti dilansir Antara.

Yang penting, kata dia, ada itikad baik Ngabila untuk melaporkan hartanya apa adanya. "Saya sih melihat, begini, yang paling penting adalah ada itikad baik, kalau memang kemarin ada aset yang belum dilaporkan. Saya menyarankan melaporkan apa adanya," katanya

Syaefuloh menyebutkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait harta Ngabila.
"Kan masih proses, tentu proses pemeriksaan dapat berkembang. Kita tunggu hasilnya," ujar Syaefuloh.

LHKPN Ngabila Salama yang dikutip melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice pada periodik 2022 hanya Rp73.188.080.

Sementara gaji yang diterima Ngabila sebesar Rp34 juta per bulan. Sehingga, Inspektorat DKI akan mendorong Ngabila untuk melakukan perbaikan atas LHKPN yang dilaporkan.

"Ya itu salah satu menjadi materi yang ditanyakan oleh tim. Ini kita dorong nanti yang bersangkutan akan perbaikan atas LHKPN nya dan kita bantu koordinasi dengan KPK. Artinya kan kita semua para pejabat memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN itu, dan seluruhnya harus dilaporkan ga boleh ada yang lewat," jelas Syaefuloh.

3. Pembongkaran Ruko di Pluit Dilakukan Sampai 2 Pekan ke Depan, Kasatpol PP: Sudah Ada Rekomtek

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Arifin mengatakan pembongkaran bangunan ruko di Pluit akan berlangsung selama satu atau dua pekan. Pembongkaran bagian ruko serobot bahu jalan itu dilakukan atas dasar rekomtek atau rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Dinas Citata) DKI Jakarta.

"Pol PP kalau udah ada rekomtek, dari sisi penilaian teknis oleh Dinas Citata, itu sudah jadi satu dasar untuk kemudian legalitas Pol PP melakukan penindakan," kata dia di Stasiun MRT ASEAN, Kamis, 25 Mei 2023.

Rekomtek dikeluarkan setelah Dinas Citata DKI melakukan kajian atas pelanggaran yang dilakukan pemilik ruko.

Menurut Arifin pembongkaran bangunan dilakukan hingga bangunan sesuai IMB, sehingga sampai hari ini Satpol PP pun masih melakukan pembongkaran. "Bersama tim lain untuk terus lanjutkan pembongkaran yang masih tersisa," kata dia.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono memutuskan untuk membongkar puluhan ruko yang mencaplok saluran air dan bahu jalan di kawasan Pluit Karang Niaga, Jakarta Utara.

Setelah diberi masa tenggang empat hari bagi pemilik ruko untuk membongkar sendiri, sebanyak 200 petugas gabungan bersama Satpol PP DKI Jakarta membongkar paksa 22 ruko tersebut.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.