Komisi Kejaksaan Terima Aduan 5 Jaksa Diduga Langgar Etik di Sidang Haris Azhar

Selasa, 6 Juni 2023 15:03 WIB

Tim Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidianty mendatangi Komisi Kejaksaan untuk melaporkan 5 Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur 29 Mei 2023 lalu. Laporan di Kantor Komisi Kejaksaan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kejaksaan menerima laporan dari tim kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty. Tim kuasa hukum Haris-Fatia melaporkan lima jaksa penuntut umum (JPU) yang diduga melanggar kode etik sehubungan dengan sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.

“Saya selaku Komisioner menerima berkas pengaduan, saya terima untuk selanjutnya akan segera saya teruskan dan tindaklanjuti,” kata Komisioner Komisi Kejaksaan Bambang Winarto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023.

Sebelumnya, Luhut mangkir dari agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 29 Mei 2023. Jaksa beralasan Luhut sedang dinas ke luar negeri dan meminta sidang pemeriksaan terhadapnya ditunda hingga 8 Juni 2023.

Namun, informasi yang diterima tim kuasa hukum Haris-Fatia bahwa Luhut Binsar Pandjaitan ternyata masih ada di Indonesia pada 29 Mei. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran Menteri lainnya.

Karena itulah, lima jaksa dilaporkan ke Komisi Kejaksaan atas dugaan melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Advertising
Advertising

Bambang menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari laporan tersebut sesuai mekanisme yang ada sebelum memanggil terlapor.

“Melalui penelaahan tahapannya, lalu di pleno, baru langkah berikutnya ditentukan, karena kami di sini kolektif kolegial,” ucapnya saat ditemui terpisah.

Bambang tak merincikan kapan proses penelaahan rampung. Menurut dia, nantinya pleno akan menghasilkan saran soal langkah selanjutnya atas laporan tersebut. Dia menerangkan, Komisi Kejaksaan hanya memberikan rekomendasi, bukan sanksi.

“Kalau sanksi adalah kewenangan dari Kejaksaan Agung. Kami hanya memberikan rekomendasi,” katanya.

Pilihan Editor: Alasan Luhut Binsar Pandjaitan Mangkir Sidang Haris Azhar Hari Ini, Lalu Minta Diundur 8 Juni

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Cerita Pemuda Asal Bandung Gunakan Starlink: Unlimited dan Lebih Stabil

2 jam lalu

Cerita Pemuda Asal Bandung Gunakan Starlink: Unlimited dan Lebih Stabil

Melalui situs resminya, Starlink mematok harga layanan internet sebesar Rp 750 ribu per bulan.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

12 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

2 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

3 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Altaf Pembunuh Mahasiswa UI Divonis Penjara Seumur Hidup, Jaksa Ajukan Banding

3 hari lalu

Altaf Pembunuh Mahasiswa UI Divonis Penjara Seumur Hidup, Jaksa Ajukan Banding

JPU akan banding setelah majelis hakim menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Altaf terdakwa pembunuhan mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan.

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

4 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft Ungkap Rencana Investasi AI dan Cloud Senilai Rp 27,6 Triliun di Indonesia, Ini Rinciannya

6 hari lalu

Bos Microsoft Ungkap Rencana Investasi AI dan Cloud Senilai Rp 27,6 Triliun di Indonesia, Ini Rinciannya

CEO Microsoft, Satya Nadella, membeberkan rencana investasi perusahaannya di Indonesia. Tak hanya untuk pengembangan infrastruktur AI dan cloud.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

10 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

10 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya