Korban Kebakaran Depo Pertamina Tagih Ganti Rugi, Minta Jokowi Turun Tangan

Rabu, 7 Juni 2023 14:27 WIB

Suasana warga yang korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang berkumpul saat penyerahan surat kuasa untuk tuntaskan masalah pasca kebakaran ke tim advokasi, Rabu, 7 Juni 2023. Tempo/M. Faiz Zaki

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Advokasi Pembela Warga Kampung Tanah Merah, Faizal Hafied, meminta pemerintah pusat memberi perhatian khusus untuk menyelesaikan persoalan pascakebakaran Depo Pertamina Plumpang. Atas nama warga, dia meminta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar kasus ini segera dituntaskan.

Mengingat banyak warga yang mengalami kerugian materiel dan imateriel.

"Dengan segala rasa hormat memohon perhatian khusus dari Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Presiden Jokowi, berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Plumpang dan PT Pertamina (Persero)," kata Faizal saat konferensi pers di Jalan Koramil, Jakarta Utara, Rabu, 7 Juni 2023.

Menurut dia, warga belum menerima ganti rugi atas dampak peristiwa kebakaran yang terjadi pada Jumat, 3 Maret 2023. Dalam kesempatan ini, warga korban kebakaran juga banyak yang hadir di salah satu lahan bekas rumah warga yang habis terbakar.

Mereka mengeluhkan kehilangan materi dan anggota keluarganya yang ikut tewas. Bahkan beberapa dari mereka ada yang kembali menangis ketika menceritakan ulang kisah pilu yang dialami.

Advertising
Advertising

Tim Advokasi juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir memberi atensi terhadap para korban. "Kami mohon dengan segala hormat, agar kiranya sesegera mungkin mendapat perhatian khusus dari bapak, di mana PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina Persero di bawah langsung oleh Bapak Menteri BUMN yang kami hormati, Bapak Erick Thohir," ujar Faizal Hafied.

Dia berharap Direktur PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menanggapi persoalan ini. Para korban ingin dia hadir duduk bersama untuk menyelesaikan masalah.

Faizal ingin penyelesaian masalah menggunakan kacamata korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang sangat terdampak. "Harapan korban untuk mendapat hal yang layak, kompensasi yang layak, untuk memulihkan kerugian yang terjadi, yang tidak diharapkan ini," tuturnya.

Pilihan Editor: Pernah Diusulkan Heru Budi, Apa Kabar Ide Buffer Zone di Depo Pertamina Plumpang?

Berita terkait

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

3 jam lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

4 jam lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

6 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

7 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

9 jam lalu

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

9 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

9 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

11 jam lalu

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

12 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

13 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya