TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail menilai pengawasan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI terhadap perkembangan bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) Tbk. tidak maksimal. Lemahnya pengawasan tersebut, menurut Ismail, menimbulkan masalah di tubuh perusahaan Ancol yang berdampak pada pengerjaan proyek.

“Jadi dari yang kemarin kami lihat itu sepertinya memang BP BUMD kurang mengontrol,” kata dia saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juni 2023.

Dia menyimpulkan pengawasan dari BP BUMD lemah karena mengacu pada beberapa proyek mangkrak Ancol yang baru diungkap Direktur Utama PT PJA Winarto dalam rapat kerja dengan Komisi B pada Rabu kemarin. “Beberapa proyek pembangunan di Ancol sudah mangkrak sejak 2014,” ujarnya.

Salah satu proyek mangkrak Ancol adalah pembangunan Hotel Marriott. Kerja sama pembangunan dan pengoperasian Courtyard By Marriott Group ini dilakukan PT PJA dan PT Taman Impian Jaya Ancol dengan Marriott Group.

Pembangunan sempat berjalan, tapi kemudian terhenti. “Marriot itu sudah dibangun fondasinya. Ancol ketika itu Dirutnya meninggal terkena Covid-19, maka pembangunannya dihentikan dengan pertimbangan dia waktu itu,” kata Winarto.

Masalah kedua adalah PT PJA memutuskan mengakhiri kerja sama dengan PT Crown Ancol Indonesia, serta perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pengembangan lahan Lot A dan Lot B. Kerja sama ini sehubungan dengan rencana pembangunan Apartemen Crown.

Dalam perjanjian KSO tertuang bahwa Ancol akan mendapat jatah 49 persen share dan 51 persen untuk Crown. Akan tetapi, keduanya memutuskan untuk mengakhiri kerja sama pembangunan pada 20 Oktober 2019 karena tak yakni mampu mengembangkan bisnis properti tersebut. Alhasil, proyek apartemen ini tak pernah benar-benar berjalan.

Ketiga, perselisihan antara dua perusahaan dalam pengelolaan aula konser musik atau Music Stadium di mal Ancol Beach City (ABC). Winarto menjelaskan akar kisruh pengoperasian mal ABC disebabkan adanya perselisihan antara PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT Mata Elang Internasional Stadium (MEIS).

Menurut dia, perselisihan dua perusahaan ini telah selesai di pengadilan, sehingga Music Stadium dan mal ABC sudah bisa digunakan publik. "Sekarang sudah beroperasi, seingat saya Desember 2022 sudah ada kegiatan konser," ucap Winarto.

Selanjutnya tentang suara DPRD DKI

<!--more-->

Usulan bentuk pansus
Ismail menyebut, Komisi B DPRD DKI akan menggandeng Inspektorat DKI untuk menyelidiki dugaan BP BUMD membiarkan masalah Ancol menumpuk. “Pasti (menggandeng inspektorat) karena setiap kegiatan itu pasti akan melibatkan jajaran terkait termasuk Inspektorat selain legislatif,” ucap politikus PKS itu.

Menurut dia, kasus Ancol ini menjadi pelajaran bagi BP BUMD dan seluruh BUMD DKI untuk terbuka terhadap anggota dewan soal kendala bisnis serta pembangunan yang dialami.

Selain itu, anggota Komisi B Pandapotan Sinaga mengusulkan agar anggota dewan membentuk panitia khusus atau pansus untuk menyelesaikan sengkarut proyek pembangunan di Ancol.

Pandapotan mengaku terkejut dengan banyaknya persoalan di tubuh BUMD DKI itu. Sebab, selama ini, Ancol tidak pernah terbuka soal perkembangan dari proyek-proyek pembangunan yang ada kepada DPRD DKI.

"Ancol hanya melaporkan keuangan yang sempat memburuk karena pandemi Covid-19," ujarnya pada Rabu, 21 Juni kemarin.

Pilihan Editor: Selain Mall ABC dan Sea World, Terungkap Ada 2 Lagi Proyek Ancol yang Mangkrak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.