TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Selasa pagi dimulai dari rumah DP Nol Rupiah warisan Anies Baswedan diduga tak laku. Dinas Perumahan Rakyat DKI mengatakan dari 984 unit tahap pertama, telah terjual 946, namun 964 unit tahap dua baru terjual 142 unit. Ada pula 50 unit yang dalam proses penghentian KPR.

Berita terpopuler lain adalah editor video Haris Azhar bersaksi di pengadilan. Saksi Khairul Sahri bercerita dia dikontrak selama 1 tahun untuk menjadi tim Haris dalam memproses pembuatan video podcast.

Berita terpopuler ketiga adalah alasan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tak angkat telepon dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tengah blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara. Heru mengatakan, dirinya sedang menjadi saksi nikah.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Selasa, 27 Juni 2023:

1. Rumah DP Nol Rupiah Warisan Anies Baswedan Diduga Tak Laku, Ini Jawaban Dinas Perumahan DKI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengatakan ada 946 unit rumah DP Nol Rupiah tahap pertama yang telah terjual. Unit tahap pertama sejak dipasarkan pada 2019 tercatat ada 984 unit.

“Di tiga lokasi, yaitu Nuansa Pondok Kelapa (780 unit), Bandar Kemayoran (38 unit), dan Sentraland Cengkareng (166 unit),” kata Plt. Kepala DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum kepada Tempo, Senin, 26 Juni 2023.

Untuk tahap kedua yang dipasarkan mulai September 2022, ada 964 unit hunian DP Nol Rupiah yang berada di dua lokasi, yaitu Nuansa Cilangkap sebanyak 868 unit dan Nuansa Pondok Kelapa sebanyak 96 unit. Unit hunian DP nol tahap kedua yang telah laku terjual sebanyak 142 unit.

“Sampai saat ini masih berproses pemasaran dan verifikasi terhadap para calon penerima manfaat yang telah mendaftar secara online,” ujarnya.

Angka penjualan ratusan unit rumah susun tanpa uang muka tersebut diungkap Retno menanggapi anggapan program warisan eks Gubernur Anies Baswedan tidak laku.

Sebelumnya anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menyatakan akan mempelajari mengapa rumah DP Nol Rupiah disewakan sebagai kos-kosan. "Saya tidak berani berbicara dulu, kita akan pelajari dulu bahwa nol persen di situ tidak laku, sehingga dijadikan kos-kosan," ucapnya saat ditemui di Kantor DPW PSI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Juni 2023.

Hingga kini Dinas Perumahan belum menjelaskan dengan gamblang apakah rumah DP Nol Rupiah banyak yang belum laku terjual atau tidak.

Ada 50 Pemilik Rumah DP Nol Rupiah Ajukan Penghentian KPR

Namun Dinas Perumahan mengungkap ada 50 pemilik unit hunian DP Nol di Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa yang ajukan penghentian KPR Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Pada saat ini DKI memiliki 4 lokasi hunian DP Nol Rupiah yang telah diserahterimakan.

“Hanya Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa yang terdapat sekitar 50 penerima manfaat dari 780 unit yang ada, yang telah mengajukan penghentian KPR FPPR kepada Bank DKI,” kata Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum kepada Tempo, Senin, 26 Juni 2023.

Karena belum terjadi proses AJB (Akta Jual Beli) antara penerima manfaat dengan developer, penghentian KPR FPPR masih dilakukan buyback oleh developer.

“Adapun penyebabnya karena penerima manfaat terkena PHK pada saat pandemi dan penerima manfaat berpindah domisili ke luar Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Perumahan membenarkan adanya praktik persewaan unit rumah DP nol rupiah di Menara Samawa Klapa Village, Pondok Kelapa setelah beredar video rekomendasi hunian bagi masyarakat yang sedang mencari indekos. Tarif sewa kos-kosan itu ditawarkan Rp 1 juta per bulan tanpa biaya iuran pengelolaan lingkungan (IPL).

Video ini diunggah pemilik akun Instagram @nafishalydia. "Kalian yang lagi cari kosan yang nyaman dan harganya murah, sini aku kasih tau rekomendasi kos murah di Jakarta Timur," demikian suara perempuan yang terdengar di video tersebut.

Tempo sempat melihat tempelan stiker di depan pintu unit yang disewakan ini. Stiker itu menyerupai stiker program DP nol rupiah yang ditempelkan pada setiap unit rumah tanpa uang muka itu. Akan tetapi, unggahan tersebut kini telah dihapus.

Selanjutnya editor podcast Haris Azhar bersaksi di pengadilan...

<!--more-->

2. Editor Video Haris Azhar Bersaksi di Pengadilan, Cerita Dikontrak Setahun untuk Bikin Podcast

Khairul Sahri, editor podcast Haris Azhar menceritakan kepada majelis hakim perannya dalam pembuatan video podcast yang berujung pada dugaan pencemaran nama baik Luhut itu. Hari ini, Sahri dipanggil sebagai saksi dalam sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sahri mengatakan kepada majelis hakim bekerja kepada Haris dikontrak selama 1 tahun untuk menjadi timnya dalam memproses pembuatan video podcast. Dia menjadi tim Haris saat diajak oleh Agus Dwi Prasetyo, yang menjadi produser.

“Saya dikenalin sama Agus Prasetyo ke Pak Haris Azhar ada proyek untuk mengerjakan youtube chanel itu,” kata Sahri dalam persidangan, Senin, 26 Juni 2023.

Kontrak tersebut disepakati, Sahri resmi bekerja dengan Haris pada Januari 2021 selama setahun. Artinya, saat ini kontrak tersebut sudah habis masa kesepakatannya.

JPU sempat bertanya soal kontrak kerja Sahri dengan Haris. "Tertuang ada kontraknya atas nama Prasetyo. Saya tidak ada tanda tangan,” ucapnya.

Tugas Sahri dalam video tersebut hanya merekam dan menambahkan logo yang diminta oleh Agus. Kemudian, dia juga memberikan keterangan dalan video sebelum diunggah.

“Saya di produksi pegang kamera pencet tombol record dan dieditingnya nempel logo-logo yang dibutuhkan sama Agus Prasetyo,”ucapnya.

Sahri tidak tahu materi dalam podcast Haris bersama Fatia Maulidiyanti itu lantaran setelah merekam, Sahri keluar untuk merokok.

“Yang upload saya tidak tahu siapa,” tuturnya.

Proses pengambilan gambar dilakukan di kantor Lokataru kawasan Rawamangun. Namun, Sahri tidak ingat tanggal pengambilan gambar tersebut. Pengambilan gambar dilakukan 4 orang, Haris, Fatia, Agus dan Sahri.

“Alat perekaman kamera Sony a6300 milik Haris Azhar dan laptop saya untuk editing,” ucapnya.

Sahri menegaskan dirinya tidak tahu siapa yang mengunggah video itu. Dia menjelaskan tugasnya hanya menempel logo dalam video dan logo timer. Sedangkan tugas Agus Prasetyo, kata Sahri mengontrol audio sebagai produser.

Sahri menceritakan mendapat upah Rp 3 juta untuk pengambilan gambar sehari. Saat ditanya JPU berapa nilai kontrak itu, dia menjelaskan tidak tahu.

“Saya gak ingat, gak nyampe (ratusan juta). Mekanisme langsung dari Prasetyo dari mana tidak tahu,” ucapnya.

Sahri juga menjelaskan tidak pernah melihat atau mempelajari penelitian Fatia soal tambang di Papua yang diduga melibatkan Menteri Luhut dalam podcast tersebut.

Haris Azhar menanggapi pernyataan Sahri dalam persidangan itu. “Kalau relasi kerja betul. Ini saksi meringankan saya cukuplah,” kata Haris saat dimintai tanggapan persidangan.

Selanjutnya alasan Heru Budi tak respons telepon Ganjar Pranowo yang blusukan ke Jakarta...

<!--more-->

3. Alasan Heru Budi Tak Merespons Telepon Ganjar Pranowo Saat Blusukan ke Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan, dirinya sedang menjadi saksi nikah saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara pada Sabtu, 24 Juni 2023. Karena itulah, Heru berujar, tak sempat mengangkat telepon dari Ganjar.

"Enggak diangkat, saya kan lagi jadi saksi akad nikah," kata dia saat ditemui usai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Palmerah, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023, dilansir dari ANTARA.

Sebelumnya, Ganjar berkunjung ke Pasar Anyar Bahari pekan lalu. Dia berkeliling sambil sesekali menyapa para pedagang di sana. Saat tengah sarapan dan berbincang dengan para pedagang usai blusukan, bakal calon presiden yang diusung PDIP ini menerima keluhan.

Pedagang Pasar Anyar Bahari mengeluhkan sepinya pasar karena kalah dengan penjualan daring. Pedagang itu juga menyampaikan soal biaya retribusi bulanan yang dinilai cukup memberatkan.

Menurut Heru, Ganjar telah mengomunikasikan masalah tersebut dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan pihak Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya. Kepala Sekretariat Presiden ini juga menolak kalau komunikasi tersebut dianggap cawe-cawe yang berhubungan dengan kontestasi politik menjelang Pemilu 2024.

"Saya kan enggak komunikasi, enggak tahu saya, tanya dong dia. Kalau yang lain saya enggak tahu," ujar Heru sambil melempar senyum kepada awak media.

Ganjar mengaku, dirinya dirundung atau di-bully warganet usai menelepon Heru Budi saat blusukan di wilayah Jakarta Utara pekan lalu. "Kemarin saya datang ke salah satu pasar (di Jakarta Utara) saya telepon pak Gubernur DKI, saya telepon pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus di-upload, kok di-bully ya?" kata politikus PDIP itu kepada wartawan di kawasan Jatipadang, Pasar Minggu pada Ahad, 25 Juni 2023.

Ganjar Pranowo melanjutkan, dirinya hanya ingin menyampaikan pesannya kepada pimpinan daerah setempat.

Pilihan Editor: Dinas Perumahan DKI Ungkap Alasan Pemilik Sewakan Rumah DP Nol Rupiah Program Anies Baswedan