TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Warga Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan geram karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat tak hadir saat mediasi dugaan penipuan dalam program sertifikat tanah gratis Presiden Jokowi.

Dugaan penipuan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Jelupang ini menjadi sorotan karena sejumlah warga diminta menyetorkan uang hingga jutaan rupiah oleh petugas. Meski sudah mengeluarkan uang, mereka belum juga mendapatkan sertifikatnya.

Kemarin, Selasa, 27 Juni 2023 pihak Kelurahan Jelupang menggelar mediasi dengan warga yang bermasalah dengan pengurusan sertifikat mereka. Pantauan Tempo, mediasi yang tidak dihadiri BPN ini tidak berjalan dengan baik. Warga pun belum mendapat jawaban atas apa yang terjadi sehingga membuat pengurusan surat tanah mereka mandek.

Lurah Jelupang Ridwan Arifin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPN ihwal mediasi yang dilakukan kali ini. Kata Ridwan pihaknya telah bersurat secara langsung dan komunikasi dengan aplikasi WhatsApp.

"Sudah kami kirimkan langsung suratnya bahkan saya juga sudah japrian sama Dimas (perwakilan BPN) untuk mediasi hari ini tapi mereka tidak ada yang datang," ujarnya pada Tempo, Rabu 28 Juni 2023.

Ridwan menuturkan pihaknya akan mengirim surat lagi ke BPN Kota Tangerang Selatan untuk menemukan titik temu. Ia berjanji akan mengawal warganya yang belum mendapatkan alas hak atas lahan mereka.

"Pada dasarnya saya sebagai lurah hanya memfasilitasi warga saya dalam persoalan ini. Tapi tidak akan bisa berjalan jika pihak BPN-nya tidak hadir," ujarnya.

Pelapor sekaligus koordinator posko pengaduan dugaan penipuan PTSL, Saiful Basri, menduga ketidakhadiran pihak BPN dalam mediasi ini menunjukan ada petugas mereka yang terlibat.

"Upaya dan rencna yang dilakukan oleh masyarakat, pihak Kelurahan yang tidak dihadiri oleh pihak BPN membuat saya juga menduga ada oknum BPN yang terlibat dalam persoalan ini," kata dia.

Apalagi, kata Saiful, beredar narasi di masyarakat tentang permintaan sejumlah uang oleh pihak BPN dalam persoalan ini. "Oknum kelurahan yang memungut biaya pada program gratis Presiden Jokowi ini menyebut jika uang itu juga untuk pengurusan di BPN, jadi agar semua ini terang benderang harus dipertemukan langsung dengan semua pihak," kata dia.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kota Tangerang Selatan Shinta Purwitasari mengatakan terdapat kesalahan dalam komunikasi. "Ada miskom, ada perubahan tempat rapat dari undangan sebelumnya tapi belum terinfo ke tim kami sehingga dari BPN tidak ada yang hadir," kata dia saat dikonfirmasi Tempo.

Shinta memastikan sesuai aturan negara pihaknya akan memberikan pelayanan maksimal dalam program sertifikat tanah gratis tersebut. Dirinya sudah meminta kepada jajaran untuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan yang juga sebagai Satgas.

"Tapi saya sudah minta tim kami untuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan, untuk menyikapi persoalan yang ada ini dan menemui akar dari permasalahannya," katanya.

Pilihan Editor: Sertifikat Gratis Jokowi, Warga Tangsel Ini Belum Juga Terima Meski Sudah Setor Uang Jutaan