TEMPO.CO, Jakarta - Musri, staf pengelola Rusun Menara Samawa, Jakarta Timur mengklarifikasi soal unit rumah DP Nol Rupiah yang dipromosikan sebagai kos-kosan di media sosial.

“Untuk klarifikasi kami sebagai pengelola, kami menginformasikan itu ke dinas perumahan,” kata Musri kepada Tempo di Rusun Menara Samawa, Rabu, 28 Juni 2023.

Musri mengatakan kejadian penyewaan unit hunian tanpa uang muka itu baru pertama kali terjadi. “Saat ini dinas perumahan sedang memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi,” ucapnya.

Menurut Musri, bangunan tower Menara Samawa terdiri dari 21 lantai. Terdapat total 780 unit dan 720 sudah terjual. Artinya ada 60 unit yang masih kosong.

Seluruh penghuni menara itu masuk RW 015 dengan lima 5 RT. “1 RT ada 4 lantai,” ucapnya.

Syarat pengajuan pembelian unit rdi program rumah DP nol Rupiah ini adalah KTP DKI Jakarta, NPWP, Surat Keterangan belum punya rumah, penghasilan dan keterangan tidak menerima subsidi pemerintah.

Salah satu penghuni unit yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan penghasilannya seharga motor second atau jika diakumulasi sebesar Rp 8 juta.

Dia membeli unit di Menara Samawa Klapa Village meski masih lajang dengan cicilan selama 16 tahun. Dia tidak mau menjelaskan berapa cicilan yang dibayarkan setiap bulan. “Iya DP Rp 0, penghasilan setara motor second. Sebelumnya tinggal di Kemayoran,” katanya.

Musri menjelaskan soal harga unit dan cicilan semua diatur oleh Bank DKI Jakarta.

Rumah DP nol rupiah yang menjadi program unggulan Gubernur Anies Baswedan ini menjadi sorotan setelah viral video di media sosial yang mengiklankan tempat kos-kosan. Indekos yang disewakan itu ditengarai mirip dengan unit rumah DP nol rupiah.

Selanjutnya penjelasan Dinas Perumahan DKI soal rumah DP nol Rupiah disewakan...

<!--more-->

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta membenarkan adanya praktik persewaan unit rumah DP Nol. Alasannya karena sang pemilik unit, Khalidiyah Nafisah, tidak kuat membayar cicilan rumah tanpa uang muka tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas DPRKP Retno Sulistyaningrum mengatakan Herlan, suami pemilik unit itu mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK di tempat ia bekerja bertepatan dengan kelahiran anak kedua mereka. Sehingga istri Herlan, yaitu Khalidiyah Nafisah menawarkan unit rumah yang mereka miliki di Menara Samawa itu untuk disewakan sebagai tempat kos pada 16 Juni lalu.

Keluarga tersebut juga sudah jarang menempati rumah mereka sejak adanya PHK serta kelahiran anak kedua mereka. Penerima manfaat (PM), yaitu Khalidiyah Nafisah dan suaminya sudah tinggal secara reguler di rumah orang tua yang terletak di Jakarta Selatan.

"Selama tinggal di rumah ortunya, PM sesekali menginap di hunian Menara Samawa dan tetap melakukan pembayaran cicilan kredit dan IPL kepada pengelola," ujar dia.

Meski begitu, Khalidiyah dan sang suami juga telah berniat untuk mengembalikan unit mereka berdua. Bahkan, Retno menyebut keduanya sudah melakukan berbagai survei mengenai cara pengembalian unit.

"Atas kondisi ini, yang bersangkutan sudah berniat untuk menghentikan KPR hunian tersebut dan telah mencari info prosedurnya kepada pihak Bank DKI cabang Matraman," kata Retno.

Retno menyebut keduanya telah bersepakat mengembalikan unit DP Nol Rupiah dan akan segera mengirimkan surat permohonan penghentian Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (KPR FPPR). "Dengan demikian maka DPRKP tidak dapat memberikan sanksi administrasi kepada PM dikarenakan sudah tidak sanggup untuk kembali menempati huniannya dan akan menunggu surat tembusan dari PM," ujarnya.

Pilihan Editor: Bus Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Diuji Coba 4 Juli, Ini Rute yang Dilalui