TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Metro Tempo.co kemarin membahas soal proyek Jakarta International Stadium (JIS) hingga persekongkolan pelaksanaan tender revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) tahap III. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah mengaudit pembangunan JIS.

Laporan soal respons Heru terhadap kasus persekongkolan tender revitalisasi TIM juga banyak dibaca. Menurut Kepala Sekretariat Presiden ini, kasus tersebut terjadi di era pemimpin DKI sebelum dirinya menjabat.

Berita ketiga, yaitu tambahan bantuan sosial alias bansos dari pemerintah pusat. Heru menuturkan, kemungkinan masyarakat miskin Jakarta bakal mendapatkan jatah tambahan bantuan pangan itu.

Tempo telah merangkum berita Top 3 Metro di bawah ini.

1. BPK audit pembangunan JIS
Heru Budi mengatakan BPK telah melakukan audit terhadap proyek pembangunan JIS. "Kemarin juga ada, hasil audit BPK juga ada," kata Heru Budi saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.

Dia juga menyampaikan bahwa audit terhadap JIS akan dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta, bahkan ia juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

"Inspektorat sama kita minta BPKP," ujarnya.

Ihwal kapan audit akan dilakukan, Heru Budi belum mengungkapnya. "Ya nanti kita lihat," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai usul pembentukan panitia khusus alias pansus untuk mengungkap masalah di Jakarta International Stadium (JIS) tidak tepat. Ia menyarankan masalah ini diperiksa oleh institusi lain.

"Lebih baik diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan,” kata dia kepada Tempo, Jumat, 14 Juli 2023.

Menurut Politikus PDIP itu, kalau pun membentuk DPRD DKI membentuk Pansus JIS, maka harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan niat kerja membenahi Jakarta. “Bukan orang yang itu-itu saja, hatinya musti niat kerja membenahi Jakarta, bukan yang lain,” ujarnya.

Gilbert enggan menjelaskan makasud pernyataannya secara gamblang. Namun, ia menyarankan audit yang dilakukan oleh empat lembaga di atas untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya terjadi di JIS.

“Audit jauh lebih baik. Hasilnya lebih detail, objektif, dan tepat,” ucap dia.

Baca selengkapnya di sini.

Selanjutnya tentang persekongkolan tender revitalisasi TIM

<!--more-->

2. Persekongkolan tender revitalisasi TIM
Heru menyatakan kasus persekongkolan tender revitalisasi TIM tahap III terjadi pada era sebelumnya. Dalam kasus itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dinyatakan bersalah oleh KPPU.

“Itu pembangunan yang lalu, kan sekarang sudah tidak ada pembangunan. Itu masalah yang pada saat nol pembangunan sampai 100 persen,” kata Heru Budi saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.

Heru mengatakan persekongkolan tender revitalisasi TIM tahap III terjadi di masa kepemimpinan Direktur Utama (Dirut) Jakpro sebelum Iwan Takwin. “Kan Dirut yang lama, bukan yang baru,” ujarnya.

Untuk kelanjutan pemeriksaan, Heru akan bertanya ke Inspektorat DKI. “Nanti saya tanya ke Inspektorat ya,” kata dia.

Sebelumnya, KPPU memutuskan PT Jakpro, PT Pembangunan Perumahan dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama bersalah dalam kasus persekongkolan pelaksanaan tender proyek revitalisasi TIM tahap III.

Ketua Majelis Komisi Chandra Setiawan meminta agar Jakpro tidak diskriminatif dalam menentukan pemenang tender.

Baca selengkapnya di sini.

Selanjutnya tentang tambahan bansos pemerintah

<!--more-->

3. Tambahan bansos pemerintah
Heru Budi mengatakan masyarakat miskin Jakarta ada kemungkinan juga akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi. Bansos beras itu akan diberikan 10 kilogram per bulan selama 3 bulan.

“Ya, kita kalau data itu untuk semua rakyat yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), ya mungkin akan mendapatkan,” kata Heru Budi kepada Tempo saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.

Kepala Sekretariat Presiden itu mempersilakan pemerintah pusat untuk menyalurkan tambahan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di DKI Jakarta yang tercatat di DTKS. Tingkat akurasi data masyarakat miskin DKI Jakarta yang tersedia di DTKS diyakini sudah baik.

“DKI kan sudah bagus, by name by address. Jadi, kalau ada bansos dari Pemerintah Pusat silahkan aja langsung,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Jakarta pada Maret 2023 sebanyak 477,83 ribu orang atau berkurang 17.100 orang dibandingkan September 2022. Jika dibandingkan Maret 2020, atau pada awal Pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sejumlah 3.030 orang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada tambahan bantuan pangan untuk masyarakat kelompok rentan atau miskin pada Oktober-Desember 2023. Menurut Sri Mulyani, bantuan tambahan itu diberikan atas permintaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca selengkapnya di sini.