TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meresmikan proyek Sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, Jakarta, pada Senin, 31 Juli 2023. Jokowi mengatakan proyek ini rampung usai belasan tahun dan berharap bisa mengatasi banjir di paling tidak 6 kelurahan.

Sodetan Kali Ciliwung adalah terowongan bawah air yang dibangun sebagai upaya pengendalian banjir di bagian hilir ke Kanal Banjir Timur (KBT). Sodetan terdiri dari pintu masuk (inlet) dan pintu keluar (outlet).

Jokowi menyampaikan, infrastruktur sepanjang 1,2 kilometer dengan dua terowongan ini bisa mengurangi banjir di enam kelurahan Jakarta. Dengan selesainya Sodetan Ciliwung tersebut, Jokowi yakin persoalan banjir di Jakarta yang bersumber dari aliran Sungai Ciliwung bisa direduksi. Ia mengatakan rampungnya proyek ini bisa mengatasi 62 persen dari persoalan banjir di Jakarta.

"Artinya masih ada pr (pekerjaan rumah) 38 persen, ini yang harus dikerjakan bersama sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta," kata Jokowi saat peresmian, Senin, 31 Juli 2023.

Menurut Jokowi, pembebasan lahan menjadi penyebab mandeknya pengerjaan Sodetan Ciliwung. Sehingga pada saat itu, kegiatan pengeboran berhenti karena masalah ini tidak selesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“(Penyebabnya) pembebasan lahan karena memang sangat, pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Sekarang rampung dan selesai. Saya katakan pengerjaan ini bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta,” kata dia.

Heru Budi tegak lurus kepada Jokowi

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William A. Sarana, mengomentari rampungnya proyek Sodetan Ciliwung di era pemerintahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Ini jadi pembelajaran, kami mengapresiasi Pak Heru sebagai (Pj) Gubernur DKI tegak lurus kepada Presiden Jokowi," kata dia pada Selasa, 1 Agustus 2023, dilansir dari ANTARA.

Proyek penanggulangan banjir tersebut pertama kali diinisiasi Jokowi ketika masih menjabat Gubernur DKI pada 2012. Menurut Jokowi, pengerjaan Sodetan Ciliwung terbengkalai lantaran Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI tak kunjung mengurus pembebasan lahan.

Namun, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI membantah dan menjelaskan bahwa pembebasan lahan adalah wewenangnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tugas Pemprov DKI hanya menerbitkan penetapan lokasi alias penlok. <!--more-->

Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri

William juga menyebut bahwa seorang Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri. Apalagi agenda yang bertentangan dengan kebijakan Presiden.

“Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri yang bertentangan dengan kebijakan Presiden,” kata Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta itu.

Dengan selesainya Sodetan Ciliwung, William menganggap, Heru Budi sudah melakukan apa yang menjadi fokus pemerintah pusat. Menurut dia, proses penanganan banjir Jakarta akan mangkrak jika gubernur memiliki konsep yang bertentangan dengan presiden.

“Ini jadi pembelajaran. Kalau Pj Gubernur tegak lurus dengan presidennya, masalah apapun cepat selesai,” ucap anggota DPRD DKI Jakarta itu. “Indonesia adalah negara kesatuan, presiden adalah pimpinan dari seluruh gubernur.”

William melanjutkan konstitusi mengamanahkan presiden adalah kepala pemerintahan yang punya kewenangan mengatur dan mengoordinasikan jalannya pemerintah daerah. Dalam mengurus Jakarta, tambah dia, pemerintah daerah harus jalan bersama presiden.

Sebab, kompleksnya masalah Jakarta berhubungan dengan daerah penyangga, seperti Bogor. Misalnya dalam konteks pengendalian banjir, penanganannya harus dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Karena itulah, lanjut William, Pemprov DKI perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat.

“Diperlukan sinergitas antara gubernur yang memimpin daerah dengan pemerintah pusat, khususnya presiden untuk mengatur kebijakan antarprovinsi nantinya,” kata William.

LANI DIANA WIJAYA | MUTIA YUANTISYA

Pilihan Editor: Anggota DPRD DKI Minta Dinas Bina Marga Tertibkan Kabel Optik, Sekda: Kami Terus Perbaiki