Kasus Staf Kelurahan Paksa Petugas PPSU Utang Pinjol, Wali Kota Jakarta Utara Bentuk Tim Pelanggaran Disiplin

Kamis, 3 Agustus 2023 03:15 WIB

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di Jakarta, Rabu 2 Agustus 2023. ANTARA/ Siti Nurhaliza

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Utara bentuk tim pelanggaran disiplin atas kasus staf kelurahan Kelapa Gading Barat paksa petugas PPSU utang pinjaman online (pinjol). Pembentukan tim itu dilakukan berdasarkan surat rekomendasi Inspektorat DKI Jakarta soal sanksi terhadap Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat Marihot Hutagalung.

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menyatakan sudah membentuk tim pelanggaran disiplin yang dilakukan staf kelurahan itu. Temuan akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Inspektorat DKI Jakarta sudah mengeluarkan rekomendasi. Tim sedang berjalan, kita lihat kalau ada beberapa pelanggaran disiplin, nanti kita informasikan dan laporkan ke BKD," kata Ali di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023, seperti dikutip dari Antara.

Anggota tim pelanggaran disiplin itu terdiri dari unsur BKD dan Inspektorat Jakarta Utara. Mereka akan bekerja sama untuk mencari tahu dugaan pelanggaran disiplin dalam kasus pemaksaan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk utang pinjol dan koperasi.

Tim tersebut akan memastikan dan mengkonfirmasi lagi temuan Inspektorat DKI Jakarta. "Mungkin saja ada beberapa yang terlewat kemarin. Kita lihat dari dasar aturan kepegawaian, mana saja yang dilanggar karena berkaitan dengan pemberian sanksi," tuturnya.

Dalam rekomendasinya, Inspektorat menjabarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Marihot sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ali mengatakan, tidak ada batasan waktu bagi tim untuk menelusuri kasus tersebut. Sanksi akan diberikan kepada Marihot setelah tim selesai bekerja.

"Sanksi belum ditentukan oleh Inspektorat. Nanti sanksi berdasarkan tim yang dibentuk di tingkat kota. Setelah tim tingkat kota mengecek ulang, mengonfirmasi kembali, baru ditentukan sanksinya," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menonaktifkan Marihot Hutagalung dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia diduga memaksa petugas PPSU berutang ke perusahaan pinjaman daring (online/pinjol).

"Sudah dinonaktifkan, sedang diproses oleh Inspektorat," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 21 Juli lalu.

Menurut dia pemberian sanksi selanjutnya ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat, yang mengacu ketentuan disiplin aparatur sipil negara (ASN).

Pilihan Editor: Staf Kelurahan yang Paksa Petugas PPSU Utang Pinjol Sudah Dinonaktifkan, Heru Budi: Diperiksa Inspektorat

Berita terkait

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

8 jam lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Sejumlah Modus Penipuan Baru

21 jam lalu

OJK Ungkap Sejumlah Modus Penipuan Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ungkap sejumlah modus penipuan baru.

Baca Selengkapnya

Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

1 hari lalu

Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

OJK melaporkan banyak orang terlilit pinjol dan paylater. Lantas, apakah orang terlilit pinjol masih bisa mengajukan pinjaman di bank?

Baca Selengkapnya

Izin TaniFund Dicabut, ICT Ingatkan Lender agar Hati-Hati Berinvestasi di Fintech P2P Lending

4 hari lalu

Izin TaniFund Dicabut, ICT Ingatkan Lender agar Hati-Hati Berinvestasi di Fintech P2P Lending

ICT ingatkan para pemberi dana yang ingin berinvestasi di platform pinjaman online berbasis peer to peer lebih berhati-hati.

Baca Selengkapnya

Cadangan Devisa RI Akhir April 2024 Anjlok Menjadi USD 136,2 Miliar

6 hari lalu

Cadangan Devisa RI Akhir April 2024 Anjlok Menjadi USD 136,2 Miliar

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Baca Selengkapnya

Cerita Warga tentang Kontraktor Pembangunan Masjid Al Barkah Jakarta Timur yang Mangkrak: Punya Banyak Utang

6 hari lalu

Cerita Warga tentang Kontraktor Pembangunan Masjid Al Barkah Jakarta Timur yang Mangkrak: Punya Banyak Utang

Ahsan Hariri, kontraktor pembangunan gedung baru Masjid Al Barkah di Cakung, Jakarta Timur, dikabarkan puunya banyak utang.

Baca Selengkapnya

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

6 hari lalu

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

7 hari lalu

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 7,025 triliun dari pelelangan tujuh seri surat utang yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

12 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

12 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya