Bukan Hanya Polusi Udara, Polda Sebut Kemacetan di Jakarta juga Memburuk

Sabtu, 12 Agustus 2023 20:31 WIB

Kendaraan terjebak kemacetan di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. Pemprov DKI Jakarta mewacanakan pembagian jam masuk kantor demi urai macet. Pengaturan jam masuk kerja itu segera diuji coba dikaji dalam sesi yakni pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB. Namun kebijakan ini masih dibahas dengan Polisi dan stakeholder lain. TEMPO / Hilman Faturrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Bukan hanya polusi udara, kemacetan lalu lintas di Jakarta juga dinilai memburuk. Dari indeksnya yang terukur oleh Badan Pusat Statistik, kemacetan lalu lintas di Jabodetabek dinilai sudah tidak ideal, yakni mencapai 53 persen.

“Coba lihat saat pandemi Covid-19 lalu, hitungannya 35 persen. Harapannya jangan sampai lebih dari 50 persen,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usma, melalui keterangan yang dibagikannya, Sabtu 12 Agustus 2023.

Latif mengatakan, Polda Metro Jaya sudah mengajukan pengaturan jam kerja di Jakarta yang dibagi menjadi 2 giliran atau shift. Namun, usulan disebutnya belum berlanjut dan dijalankan oleh Pemprov Jakarta. Karenanya, Latif menambahkan, "Saat ini paling yang bisa kami laksanakan adalah penempatan seluruh anggota di titik-titik rawan (macet).”

Dampak dari kemacetan yang semakin buruk adalah kerugian perekonomian yang juga meningkat. Dia menyebutkan, kerugian dampak kemacetan lalu lintas pada 2019 sebesar Rp 71 triliun. Lonjakan sebesar sekitar Rp 30 triliun pada tahun ini, menurut dia, sangat mungkin terjadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengklaim kerugian masyarakat akibat kemacetan lalu lintas di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi ke transportasi umum seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bakal diresmikan dalam waktu dekat.

Advertising
Advertising

Pemerintah, kata presiden, juga bakal memberikan subsidi tarif untuk moda-moda transportasi tersebut agar masyarakat mau berpindah. "Setiap tahun, loh, rugi kita hampir Rp 100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Kamis 10 Agustus 2023.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan transportasi menjadi penyumbang terbesar memburuknya kualitas udara Jakarta saat ini. “Kalau dihitung-hitung kan 50 persen dari transportasi,” kata Heru Budi usai menjalani evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Heru Budi menanggapi catatan kualitas udara Jakarta yang beberapa hari belakangan menunjukkan kualitas udara tidak sehat, bahkan terburuk di antara kota-kota besar di dunia. Sebagian kalangan menyebutkan kondisi ini sangat memungkinkan dipengaruhi musim kemarau yang saat ini tengah terjadi.

Pilihan Editor: Soal Kabel Semrawut Lagi, Kali Ini Terbakar di Tiangnya di Pakubuwono

Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

58 menit lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

3 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

4 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

4 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

7 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

8 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

9 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

13 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

21 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

22 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya