TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak memaksa perusahaan swasta menerapkan Work From Home (WFH) selama KTT ASEAN 2023. Heru hanya sebatas mengimbau dan menyerahkan mekanisme penerapannya kepada masing-masing industri.

“Persiapan KTT ASEAN udah siap,” kata Heru Budi kepada TEMPO saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 4 September 2023.

Oleh karena itu, dia tidak mempermasalahkan apabila pihak swasta tidak menerapkan WFH selama KTT ASEAN berlangsung.

“WFH diatur sendiri, ya setuju nggak setuju tergantung mereka. Besok udah mulai tutup-buka, malam ini udah mulai buka-tutup lalu lintas,” ujarnya.

Kepala Sekretariat Presiden itu, tidak bisa melarang perusahaan swasta untuk bekerja di kantor atau work from office (WFO) pada penyelenggaran KTT ASEAN, 5-7 September mendatang. “Ya nggak apa-apa, risikonya ya kurang nyaman,” kata dia.

Sebelumnya, Heru Budi berharap perusahaan swasta bersedia menerapkan WFH saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023. Heru menyebut WFH dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) penting diberlakukan.

"Karena ini ada jalur-jalur yang 29 titik untuk buka tutup, sehingga tidak nyaman nanti bagi warga yang akan melakukan aktivitas pada tanggal 5, 6, dan 7 September 2023," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Agustus 2023.

Pemprov DKI pun telah memberlakukan kebijakan WFH 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara Jakarta sekaligus menekan kemacetan ketika KTT ASEAN ke-43 itu di Ibu Kota.

Saat KTT ASEAN berlangsung, persentase WFH ASN DKI naik menjadi 75 persen. Pemerintah daerah juga memutuskan PJJ bagi pelajar yang bersekolah di dekat venue KTT ASEAN.

Tidak hanya itu, Dinas Perhubungan DKI telah menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas di 29 ruas jalan. Petugas akan memberlakukan buka tutup di jalan tersebut demi kelancaran lalu lintas bagi para delegasi KTT ASEAN.

Pilihan Editor: WFH ASN 50 Persen Diklaim Kurangi Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta 5 Persen