TEMPO.CO, Jakarta - Penanganan masalah polusi udara Jakarta dan juga kota-kota sekitarnya tidak lagi semata diurus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga telah menjadi urusan pemerintah pusat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan telah menunjuk menunjuk Menteri Koordinator Kamaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Polusi Udara Jabodetabek.

Luhut mengatakan penyelesaian masalah polusi udara di Jakarta, dan juga kota-kota di sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek tak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Luhut: polusi Jabodetabek bisa diselesaikan paling lama hingga satu tahun

"Kita tak perlu saling menyalahkan, karena ini enggak akan selesai sebulan, dua bulan, it takes 3 months atau bahkan 1 tahun baru bisa diselesaikan," kata Luhut di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023.

Luhut mengungkap sejumlah kendala dalam penanganan polusi udara di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Salah satunya adalah minimnya potensi hujan dalam beberapa waktu ke depan.

Padahal, menurut Luhut, salah satu cara tercepat untuk menekan polusi adalah dengan membuat hujan buatan. Potensi hujan, kata Luhut, baru akan terjadi pada tanggal 8 dan 9 September saja. Setelah itu Indonesia masih akan mengalami kemarau panjang dan tidak ada potensi hujan.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan pihaknya tengah memfinalkan studi penanganan polusi udara dengan melibatkan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian atau Prospera. Ia berharap 10 hari atau paling lambat dua minggu ke depan pihaknya sudah mendapat detail riset untuk penanganan polusi.

Saat ini, kata Luhut, satgas tengah fokus mengurangi polusi udara dari sektor transportasi. Sebab, kata dia, kendaraan pribadi menjadi penyumbang terbesar polusi udara.

"Nah, itu kita percepat proses electric vehicle dan kemudian Anda lihat ada pengecekan karbon emisi daripada mobil motor sudah mulai dilakukan," kata Luhut.

Strategi selanjutnya, adalah memasang ratusan water mist generator. Water mist adalah penyiraman air dari atas gedung-gedung tinggi Ibu Kota menggunakan pompa bertekanan tinggi. Saat ini alat tersebut masih diproduksi dengan kandungan lokal atau local content sehingga memerlukan waktu.

Lebih lanjut, Luhut juga bakal menekan polusi dari sektor industri khususnya yang masih memakai pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap alias dari batu bara. Nantinya industri tersebut bakal mendapat pasokan listrik dari PLN yang masih memiliki akses kapasitas 4 Gigawatt.

Erick Thohir ajukan solusi atasi polusi udara

Erick yang juga Ketua Umum PSSI mengatakan terdapat sejumlah terobosan yang perlu dilakukan bersama untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek. Seperti mendorong ekosistem pembentukan EV Battery (Battery Electric Vehicle), menekan penggunaan kendaraan pribadi, pamakaian mobil listrik, serta pemangkasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

“Tidak mungkin BUMN berdiri sendiri karena ini konteksnya lebar terkait oleh kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga tentu kebijakan (policy) dari berbagai Kementerian, termasuk ibukota Jakarta,” ungkap Erick dalam Rapat Komisi VI DPR, Kamis, 31 Agustus 2023.

Erick menyebutkan telah mewajibkan di lingkungan BUMN untuk menggunakan mobil listrik dengan tenggat waktu paling lambat tiga tahun sejak 12 Desember 2022.

Ia juga mengklaim, BUMN telah menjalin kemitraan untuk membuat baterai kendaraan listrik. “Pertamina, PLN sekarang sudah bisa tukar (swap) baterai dan juga ada charging station. Cukup jumlahnya? Tidak, belum. Ini transisi,” lanjutnya.

Erick juga mendorong ide tentang harga parkir dan tarif jalan tol untuk mobil listrik yang dibuat lebih murah daripada mobil yang menggunakan kendaraan BBM.

Pindahkan kawasan industri Pulo Gadung ke Subang

Berikutnya, berdasarkan data yang ada, Erick mencatat 34 persen polusi bersumber dari dari industri dan PLTU. Oleh sebab itu, ia pernah meminta izin kawasan industri Pulo Gadung untuk dipindahkan ke Subang, Jawa Barat sebagai kawasan industri pertahanan dan industri hijau.

“Untuk mengurangi beban Jakarta, kawasan industri harus di pindahkan. Salah satunya yang kita dorong itu Subang. Memang di Jawa Barat, Indonesia punya tanah 1.600 ha dan di Jabar tingkat penganggurannya perlu dibantu,” ungkap Erick.

Di sisi lain, ia juga mengklaim sedang mengurangi jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menyuntik mati PLTU Suralaya. Meskipun demikian, Erick menyatakan upaya tersebut tidak mengurangi polusi.

“Kita matikan Suralaya, 1, 2, 3, 4. Tetapi di data terakhir, tidak mengurangi polusi ternyata. Tapi tetap kita matikan karena ini komitmen bersama untuk menjaga polusi," lanjutnya.

Erick memahami masalah polusi ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Sebagai tambahan, Erick membandingkan kondisi lingkungan di Indonesia dengan di Beijing, Cina, dan Sao Paolo, Brasil.

“Kami ingin ada percepatan karena Beijing butuh enam tahun dan San Paolo butuh sepuluh tahun. Jakarta tidak mungkin juga dalam tiga bulan terselesaikan masalah polusi. Harus ada blue print menyeluruh untuk menyelesaikannya sama-sama,” tuturnya.

IRMA AULIA IRAWAN

Pilihan Editor: Walhi Sebut Dua Cara Luhut Mengatasi Polusi Udara Egois dan Tak Etis