Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Walhi Sebut Dua Cara Luhut Mengatasi Polusi Udara Egois dan Tak Etis

Reporter

image-gnews
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menjelaskan progres penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menjelaskan progres penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan telah ditunjuk Jokowi untuk memimpin penanganan polusi udara diJabodetabek.

Saat di Istana Negara, pada Jumat, 1 Agustus 2023, Luhut menjelaskan bukan hanya hujan buatan yang akan dilakukan, ada beberapa upaya lainnya, seperti percepatan penggunaan listrik, uji emisi kendaraan, uji emisi kendaraan, pembuatan mist generator, hingga penghentian operasi PLTU batu bara di tempat industri. 

Juru Kampanye Walhi M. Aminullah mengkritik sejumlah langkah yang akan dilakukan Luhut, terutama soal kendaraan listrik dan uji emisi. 

"Luhut sangat egois, untuk membersihkan udara Jakarta harus merusak lingkungan di wilayah lain untuk menunjang kendaraan listrik," kata Amin saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 2 September 2023. 

Menurutnya, kendaraan listrik tidak ramah lingkungan, karena dari hulu, tambang-tambang nikel untuk kendaraan listrik sudah merusak lingkungan, menciptakan konflik masyarakat, dan menghilangkan ruang hidup masyarakat seperti di Sulawesi dan Maluku. 

Sedangkan untuk Uji emisi, Amin berpendapat bahwa polusi udara adalah masalah struktural yang tidak bisa solusinya hanya bersifat individu seperti uji emisi. 

Amin berpendapat, harusnya pemerintah mencari tahu alasan dibalik mengapa masyarakat tidak mau menggunakan transportasi publik, misalnya, merasa belum aman, nyaman dan dirasa tidak terjangkau, oleh karena itu, masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Lagi pula tidak etis ada sanksi tilang padahal masyarakat tidak punya pilihan, kecuali ada insentif ya, misal yang tidak lolos uji tilang diberi insentif atau subsidi untuk naik kendaraan umum," tutur dia. 

Amin menjelaskan, Pajak kendaraan harusnya bisa dipakai untuk insentif atau subsidi pengguna angkutan umum. 

Namun, ia juga menerangkan bahwa beberapa langkah yang dilakukan Luhut seperti suntik mati PLTU batu bara untuk mengatasi polusi udara, sesuai apa yang di harapkan masyarakat, meskipun sebetulnya hal ini sudah lama disuarakan dan baru dilakukan oleh pemerintah sekarang.

NUR KHASANAH APRILIANI

Pilihan Editor: Inilah Strategi Luhut Atasi Polusi Udara di Jabodetabek

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil Mira Murati, Chief Technology Officer OpenAI yang Mengundurkan Diri

16 jam lalu

Mira Murati. Dok.ChatGPT
Profil Mira Murati, Chief Technology Officer OpenAI yang Mengundurkan Diri

Mira Murati adalah Chief Technology Officer di OpenAI , dan salah satu inovator paling berpengaruh dalam teknologi dan AI.


15 Destinasi Populer di Dunia yang Kualitas Udaranya Buruk

2 hari lalu

Cincin Olimpiade terpasang di Menara Eiffel, Paris, Prancis, Rabu  24 Juli 2024. Cincin Olimpiade berdiameter sekitar 9 meter dengan keseluruhan lebar struktur 29 meter dan tinggi 13 meter manjadi daya tarik di monumen ikonik Paris itu jelang pembukaan Olimpiade Paris 2024 pada 26 Juli 2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
15 Destinasi Populer di Dunia yang Kualitas Udaranya Buruk

Sebuah penelitian menemukan bahwa Paris sebagai destinasi yang memiki kualitas udara buruk


Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda saat bermalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022. Presiden bersama sejumlah menteri dan lima gubernur di Pulau Kalimantan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto
Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.


AS Anggap Nikel Indonesia Dibuat dengan Kerja Paksa, Kemnaker: Masih Indikasi

7 hari lalu

Kegiatan pekerja di Indonesia Morowali Industrial Park pada Senin-Selasa, 6-7 Agustus 2018, Morowali, Sulawesi Tengah. TEMPO/Kartika Anggraeni
AS Anggap Nikel Indonesia Dibuat dengan Kerja Paksa, Kemnaker: Masih Indikasi

Pemerintah akan segera menurunkan tim untuk menginvestigasi laporan adanya kerja paksa di smelter nikel.


MA Tolak Kasasi Jaksa, Fatia dan Haris Azhar Tidak Mencemari Nama Luhut Soal Bisnis Tambang di Intan Jaya

8 hari lalu

Pendukung Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menggelar aksi dukungan jelang sidang perdana pembacaan dakwaan dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin, 3 April 2023. Sidang perdana pembacaan dugaan pencemaran baik nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hari ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
MA Tolak Kasasi Jaksa, Fatia dan Haris Azhar Tidak Mencemari Nama Luhut Soal Bisnis Tambang di Intan Jaya

MA menguatkan putusan PN Jakarta Timur yang membebaskan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar atas dakwaan pencemaran nama baik Luhut.


Pesan Haris Azhar Usai MA Tolak Kasasi Jaksa di Kasus Lord Luhut

8 hari lalu

Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti usai menjalani sidang putusan perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 8 Januari 2024. Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana dengan hakim anggota Muhammad Djohan Arifin dan Agam Syarief Baharudin memutuskan Haris Azhar dan Fatia bebas tidak bersalah. TEMPO/Subekti.
Pesan Haris Azhar Usai MA Tolak Kasasi Jaksa di Kasus Lord Luhut

MA menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa dalam perkara 'Lord Luhut' dengan terdakwa dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti


Menang di MA, Fatia dan Haris Azhar Minta Investigasi Dugaan Konflik Kepentingan Luhut di Papua

8 hari lalu

Caption:Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan Haris Azhar dan Fatia bebas tidak bersalah, Senin, 8 Januari 2024.  Foto: Yudi Purnomo Harahap
Menang di MA, Fatia dan Haris Azhar Minta Investigasi Dugaan Konflik Kepentingan Luhut di Papua

Kemenangan ini tidak hanya mengakhiri proses hukum terhadap mereka, tapi juga membuka kembali isu dugaan conflict of interest Luhut di Papua.


Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kkedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Azwar Anas (kanan) saat mengikuti acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024.Kegiatan percepatan digitalisasi daerah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan
Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) sediakan transportasi publik berbasis listrik.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Anak Buah Prabowo Usul Ditunda, Susi Pudjiastuti Minta Dibatalkan

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membuka ekspor pasir laut yang sempat dihentikan puluhan tahun lalu karena merusak lingkungan.
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Anak Buah Prabowo Usul Ditunda, Susi Pudjiastuti Minta Dibatalkan

Presiden Jokowi buka ekspor pasir laut. Sedangkan anak buah Prabowo Subianto, Ahmad Muzani usul ditunda. Sementara Susi Pudjiastuti minta dibatalkan.


Polemik Proyek Food Estate Merauke Prabowo dan Jokowi, Ekonom: Menyimpan Risiko Besar

10 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara 'Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat untuk Mendukung Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Nasional' di Sumedang, Selasa, 30 Januari 2024.  Dok. Tim Media Prabowo
Polemik Proyek Food Estate Merauke Prabowo dan Jokowi, Ekonom: Menyimpan Risiko Besar

Food estate Merauke telah menjadi proyek unggulan Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana kelanjutan PSN ini?