TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI menyetujui rencana Pemerintah Provinsi DKI meminjam Rp1 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk proyek pengolahan sampah menjadi bahan bakar (refused derived fuel) atau RDF Rorotan, Jakarta Utara.

"Setelah dipertimbangkan berbagai hal, pada akhirnya usulan tersebut dirasa perlu disetujui," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Selasa, 12 September 2023 dikutip dari Antara.

Prasetyo menjelaskan DPRD DKI awalnya tak menyetujui usulan pinjaman Rp1 triliun kepada PT SMI terkait pembangunan RDF Rorotan.

Namun, dalam rapat badan anggaran (banggar) untuk pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2024 usulan tersebut akhirnya disetujui.

Politikus PDIP itu sempat bertanya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang kesanggupan untuk membayar pinjaman Rp1 triliun.

"Sanggup, pak," jawab Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Atas persetujuan tersebut, pihaknya kemudian mengetok palu sebagai tanda persetujuan peminjaman Rp1 triliun itu.

Total besaran KUA-PPAS APBD 2024 yang disepakati sebesar Rp81,5 triliun termasuk pinjaman Rp1 triliun untuk RDF Rorotan.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp81,5 triliun.

Prasetyo berharap Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran semaksimal mungkin, terutama untuk enam program prioritas yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan proyeksi pendapatan pada 2024 sebesar Rp72,32 triliun.

“Terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp52,36 triliun, pendapatan transfer Rp19,25 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp722,12 miliar, serta dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,23 triliun yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,82 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp5,41 triliun,” ujar Michael.

Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp71,81 triliun yang diproyeksikan untuk belanja operasi Rp58,84 triliun, belanja modal Rp11,47 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp1,17 triliun dan belanja transfer Rp318,31 miliar.

Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,76 triliun yang terdiri dari penyertaan modal daerah (PMD) Rp7,90 triliun dan pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp1,86 triliun.

Pilihan Editor: Kabel Semrawut di Jakarta Kembali Sebabkan Kecelakaan, Kini Korban Ojol dan Anaknya