TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi mengkritik Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, yang dinilainya masih menyangkal buruknya kualitas udara Jakarta saat ini. Asep bahkan dicurigainya hendak membodohi masyarakat.

Walhi merujuk kepada pernyataan Asep di sela rapat pembahasan APBD Perubahan 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, pada Jumat, September 2023. Saat itu Asep meragukan indeks kualitas udara hasil pengukuran jaringan alat atau stasiun pemantauan milik IQAir yang beredar luas di tengah masyarakat.

Dari hasil pengukurannya yang mudah diakses itu berkembang isu kualitas udara Jakarta yang semakin buruk belakangan ini. Jakarta pun kerap ditempatkannya dalam daftar atas kota besar di dunia dengan polusi udara terburuk (Tidak Sehat).

Namun, Asep menekankan kalau Dinas Lingkungan Hidup DKI selama ini tak pernah dimintakan konsultasi tentang panduan pemasangan alat-alat tersebut. Dia khawatir pemasangan alat pada titik lokasi yang tidak sesuai kajian, misalnya, atau alat yang berdebu, membuat hasil pengukuran IQAir selama ini tidak akurat atau valid.

Menurut Walhi, pernyataan Asep tersebut tidak penting dan tidak diperlukan dalam upaya pengendalian polusi udara di Jakarta. "Pernyataan tersebut juga menegaskan pemerintah sampai saat ini masih menyangkal buruknya kualitas udara Jakarta dan masih terjebak dalam perdebatan alat ukur," kata juru kampanye Walhi DKI, Muhammad Aminullah, dalam siaran tertulis yang dibagikannya, Senin 18 September 2023.

Menurut Aminullah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta seharusnya memahami data pemantauan kualitas udara bukan satu-satunya acuan masyarakat. Pasalnya, masyarakat juga melihat secara langsung udara Jakarta yang terpapar polusi. Mereka bahkan merekamnya sendiri dan membagikannya di media sosial.

Di media sosial TikTok saja, sepanjang Agustus 2023, Walhi Jakarta mencatat lebih dari 50 akun telah mengunggah bukti buruknya kualitas udara Jakarta. Videp-video yang diambil dari jalan raya, gedung bertingkat, hingga dari dalam pesawat terbang tersebut dengan jelas menunjukkan langit Jakarta yang gelap akibat kabut polusi.

Sejumlah aktivis Koalisi IBUKOTA melaksanakan aksi damai di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Aksi menyikapi polusi udara yang melanda DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung dalam beberapa bulan terakhir menempatkan warga dalam keadaan bahaya. Selain mengancam kesehatan, polusi udara juga dapat mengancam keselamatan jiwa, terutama bagi kelompok rentan yakni anak kecil, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan. Ironisnya, respons pemerintah dalam menghadapi masalah ini terlihat kurang serius, meski pada Senin (13/8/2023) kemarin, Presiden Joko Widodo telah menggelar Rapat Terbatas dengan jajaran menteri dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. TEMPO/Subekti.

Dengan kata lain, Aminullah menambahkan, "Pengetahuan masyarakat mengenai buruknya kualitas
udara Jakarta didapat secara empiris meskipun tanpa bantuan alat ukur."

Dengan adanya bukti-bukti empiris yang disampaikan masyarakat di media sosial tersebut, Walhi berpendapat, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta seharusnya tidak lagi mendebat alat ukur. Sebab, buruknya kualitas udara Jakarta sudah sangat jelas dapat dilihat langsung dengan mata. Belum lagi Kementerian Kesehatan juga menyebutkan adanya tren peningkatan penyakit ISPA .

"Dengan begitu, upaya DLH DKI Jakarta mendebat alat ukur swasta tidaklah diperlukan. Kecuali DLH DKI Jakarta hendak membodohi masyarakat," kata Aminullah lagi.

Lebih lanjut, Aminullah menilai, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta seharusnya malu dan berbenah diri karena tidak mampu memberikan informasi polusi udara secara lengkap dan transparan pada masyarakat. Akibat ketidakmampuan tersebut, masyarakat harus mencari dan saling berbagi informasi
mengenai polusi udara melalui sosial media dan pihak swasta.

Pernyataan Aminullah yang terakhir senada dengan yang pernah disampaikan Guru Besar FKUI yang juga Ketua Kelompok Kerja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan. Menurutnya, selama ini minim informasi dan sosialisasi data hasil pengukuran kualitas udara dari alat-alat milik pemerintah.

Padahal, Erlina mengungkapkan, baik-buruknya kualitas udara sangat penting untuk aktivitas warga di luar ruang. "Masyarakat jadi seperti dipaksa pinter sendiri soal ini oleh pemerintah," katanya mengkritik dalam sebuah diskusi polusi udara.

ADINDA YOVITA

Pilihan Editor: Pengacara Ungkap Rumah Produksi Film Porno Gaji Kru di Bawah Upah Minimum