Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diskusi Polusi Udara Jakarta, Walhi Tunjuk Akar Masalah Sumber Emisi Transportasi

Reporter

image-gnews
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan pers usai membuka Diskusi Publik Quick Response Penanganan Kualitas Udara di DKI Jakarta pada Senin, 28 Agustus 2023 di Hotel Shangri La. Tempo/Mutia Yuantisya
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan pers usai membuka Diskusi Publik Quick Response Penanganan Kualitas Udara di DKI Jakarta pada Senin, 28 Agustus 2023 di Hotel Shangri La. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Solusi pemerintah dalam mengatasi polusi udara di Jakarta tidak menyentuh akar permasalahan. Apa yang sudah ditetapkan dengan pengetatan uji emisi dan pembatasan kendaraan bermotor, misalnya, hanya menyasar masalah di hilir.

"Apakah itu akarnya? Kan bukan, maksudnya masih ada masalah yang menyebabkan kenapa masyarakat masih mau menggunakan kendaraan pribadi," kata juru kampanye Walhi Jakarta, M. Aminullah, dalam Diskusi PublikQuick Response Pemulihan Udara Jakarta di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin 28 Agustus 2023.

Menurut Aminullah, polusi udara merupakan permasalahan struktural dari hulu ke hilir. Untuk sumber emisi di sektor transportasi, dia menambahkan, ada penyebab kenapa masyarakat tidak mau menggunakan transportasi publik. Permasalahan ini, kata dia, yang seharusnya disasar terlebih dulu oleh pemerintah. 

Aminullah merinci persoalan akses yang dinilainya masih sulit. Juga keamanan dan kenyamanan. "Masih berdesakan, transitnya masih sulit, bahkan di beberapa wilayah, fasilitas pendukung seperti zebra cross itu tidak ada," kata dia. 

Hal inilah, yang kemudian menurut Aminullah menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga, dia melanjutkan, akarnya tidak selesai dengan hanya menindak pembatasan kendaraan pribadi. Seharusnya Pemprov DKI memperbaiki dan memberbanyak alternatif transportasi publik dahulu sebelum memberikan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. 

"Ada kelompok masyarakat untuk menuju stasiunnya saja sulit diakses, dengan mereka misalnya harus naik gojek, kan menjadi biaya tambahan, daripada mahal lebih baik pakai kendaraan pribadi," tuturnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kota Jakarta, dalam penilaian Walhi Jakarta, tidak didesain ramah untuk transportasi publik dan masyarakat yang berkegiatan tidak menggunakan kendaraan seperti pejalan kaki dan pengendara sepeda. Ketidakadilan yang dimaksud tampak dari luas jalan yang hanya 10 persen untuk pejalan kaki yang itu pun trotoar kondisi baik hanya ada di pusat-pusat kota. 

"Hal ini merupakan PR untuk pemerintah bisa menghadirkan transportasi publik yang senyaman kendaraan pribadi," katanya.

NUR KHASANAH APRILIANI

Pilihan Editor: IQAir Sebut Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kedua di Dunia, Bagaimana Menurut Dinas LH DKI?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Bahaya Ekspor Pasir Laut yang Kembali Dihidupkan di Era Jokowi

1 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Ini Bahaya Ekspor Pasir Laut yang Kembali Dihidupkan di Era Jokowi

Walhi membeberkan sejumlah dampak negatif yang timbul dari ekspor pasir laut. Apa saja?


Polusi Udara Jabodetabek, Pemerintah Didesak Sediakan BBM Standar Euro 4

2 hari lalu

Warga beraktivitas dengan menggunakan masker di kawasan Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023. Terkait buruknya kualitas udara di Jakarta akibat polusi, pemerintah mengeluarkan imbauan untuk kembali wajib menggunakan masker saat di luar rumah. TEMPO/Subekti.
Polusi Udara Jabodetabek, Pemerintah Didesak Sediakan BBM Standar Euro 4

Hasil simulasi penerapan BBM ramah lingkungan yang sesuai teknologi Euro 4 disebut mampu menurunkan polusi udara secara signifikan.


8 Destinasi Eropa yang Ramah Pejalan Kaki, dari Inggris hingga Spanyol

4 hari lalu

Suasana kota Oxford, Inggris. Unsplash.com/Natalie Leung
8 Destinasi Eropa yang Ramah Pejalan Kaki, dari Inggris hingga Spanyol

Berikut ini rekomendasi beberapa kota di Eropa yang bisa dijelajahi dengan berjalan kaki menurut pakar perjalanan


Polusi Udara akan Menjadi Pekerjaan Rumah Besar Pemerintahan Prabowo-Gibran

6 hari lalu

Pedagang menjual foto Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024. Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan berbagai aspek terkait lokasi pelantikannya pada 20 Oktober 2024 mendatang.  TEMPO/Subekti.
Polusi Udara akan Menjadi Pekerjaan Rumah Besar Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan dituntut untuk menyelesaikan persoalan polusi udara yang semakin parah.


Kairo hingga Bali, Ini Destinasi yang Sulit Dijelajahi dengan Berjalan Kaki

6 hari lalu

Pemandangan umum menunjukkan kerumunan dan toko-toko di Al Ataba, sebuah pasar di pusat Kairo, Mesir 10 Februari 2020. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Kairo hingga Bali, Ini Destinasi yang Sulit Dijelajahi dengan Berjalan Kaki

Berjalan kaki memberikan pengalaman tersendiri saat menjelajahi suatu destinasi, tapi tidak semuanya ramah pejalan kaki


Bicara Udara: Masalah Polusi Udara Perlu Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

7 hari lalu

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Bicara Udara: Masalah Polusi Udara Perlu Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

Bicara Udara mendorong pemerintahan Prabowo menjadikan polusi udara sebagai masalah prioritas nasional yang perlu diatasi.


GreenTeams dan KLHK Pasang 60 Pemantau Kualitas Udara Tambahan di Berbagai Lokasi Rawan Polusi

10 hari lalu

GreenTeams Air Quality Monitoring System (AQMS) Fix Station ISPUTEK EFS-2 (GreenTeams)
GreenTeams dan KLHK Pasang 60 Pemantau Kualitas Udara Tambahan di Berbagai Lokasi Rawan Polusi

Dengan adanya data kualitas udara yang lebih akurat dan terkini, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah segera dalam mengatasi polusi.


Luhut Sebut Transisi Energi Bakal Hemat Subsidi Rp 90 Triliun per Tahun Sekaligus Atasi Masalah Polusi

10 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut Sebut Transisi Energi Bakal Hemat Subsidi Rp 90 Triliun per Tahun Sekaligus Atasi Masalah Polusi

Menteri Luhut menyebutkan transisi energi secara bertahap bakal menghemat subsidi sebesar Rp 45 triliun hingga Rp 90 triliun per tahun.


Walhi Sebut Program Perhutanan Sosial dan TORA Gagal

11 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti rapat membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Walhi Sebut Program Perhutanan Sosial dan TORA Gagal

Walhi menilai capaian KLHK masih gagal memenuhi target 12,7 juta hektare perhutanan sosial selama dua periode Jokowi.


Jakarta Peringkat Kedua Kualitas Udara Terburuk di Dunia Pagi Ini

12 hari lalu

Deretan gedung bertingkat yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta Peringkat Kedua Kualitas Udara Terburuk di Dunia Pagi Ini

Konsentrasi PM2.5 di Jakarta pagi ini 13.6 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.