TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 2.700 rumah di Kota Bekasi masuk kategori tidak layak huni atau rutilahu berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) pada 2022.

"Itu angka yang kami dapat dari usulan per kelurahan. Jadi, per kelurahan punya database kemudian diserahkan ke dinas," kata Sekretaris Disperkimtan Kota Bekasi Edi Supriadi saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 18 September 2023.

Edi menjelaskan jumlah rutilahu terbanyak terletak di wilayah Kecamatan Bantargebang.

Pemerintah Kota Bekasi akan memberikan bantuan perbaikan atau renovasi rutilahu milik warga pada tahun ini menggunakan anggaran dari berbagai sumber, seperti Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian PUPR, dan APBD Kota Bekasi.

Edi menjelaskan target tahun ini 600 rumah tidak layak huni yang bakal direnovasi atau diperbaiki menggunakan anggaran dari berbagai sumber tersebut. Adapun tiap rumah mendapat anggaran Rp20 juta untuk perbaikan.

"Nanti ada tim fasilitator dari pemprov yang mengidentifikasi kerusakan pada tiap rumah yang tentunya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata dia.

Edi menuturkan kerusakan tiap rumah berbeda. Penghuni diminta memastikan apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. “Apa saja yang diperbaiki, nanti tertuang di RAB (Rencana Anggaran Biaya)," ujar Edi.

Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni hanya diberikan kepada warga yang memiliki sertifikat hak milik atas rumahnya. Selain itu, rumah tersebut juga harus sesuai kriteria kategori tidak layak huni.

"Kriteria rutilahu itu ada dari atap kami lihat, lantai kami lihat, dinding juga kami lihat kerusakannya. Terutama juga struktur bangunan juga yang utama, karena kekuatan bangunan itu juga jadi prioritasi dari program rutilahu," ujar Edi.

Pilihan Editor: Tinggal Dekat Istana dan Balai Kota, 4 Ribu Keluarga di Johar Baru Belum Punya MCK