TEMPO.CO, Jakarta - Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta diperpanjang hingga 2024. Ia memimpin DKI per 17 Oktober 2022 menggantikan Gubernur Anies Baswedan yang masa jabatannya habis.

Heru Budi mengatakan, dengan perpanjangan ini dia akan mempimpin Jakarta setahun lagi. "Ya, nanti di Balai Kota kita obrolkan. Biasanya kan setahun, setahun," katanya di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 16 Oktober 2023.

Heru datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan. Menurut dia, Menteri Muhammad Tito Karnavian berpesan agar bekerja dengan baik. "Ya, pesannya kerja yang baik," kata Heru.

Selama setahun memimpin, Heru Budi dan jajarannya membuat sejumlah kebijakan untuk mengatasai kemacetan. Ada yang menuai pujian, ada pula yang dikritik habis-habisan.

Berikut beberapa cara Heru Budi mengatasi kemacetan Jakarta:

1. Integrasikan Stasiun LRT Jabodebek dengan Transjakarta

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan dua layanan mikrotrans yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Wibowo mengatakan layanan ini akan mengangkut penumpang dengan rute Jambore Cibubur-Pasar Rebo (JAK73) dan Pasar Rebo-Taman Wiladatika (JAK28).

Beroperasinya JAK28 dan JAK73, lanjut Wibowo, bakal melengkapi layanan Transjakarta yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Integrasi antarmoda diharapkan memudahkan penumpang untuk transit dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

Buat Jalan Tembus Menuju Stasiun Kereta Cepat Halim

<!--more-->

2. Buat Jalan Tembus Menuju Stasiun Kereta Cepat Halim

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan Stasiun Halim akan memiliki konektivitas dengan jalan raya melalui akses dari Jalan DI Panjaitan.

Pembuatan jalan tembus menuju Stasiun Halim ini dikerjakan oleh PT KCIC bekerja sama dengan Pemprov DKI.

Selain itu, Stasiun Halim juga akan memiliki akses pintu keluar tol kilometer 1+850 Tol Jakarta-Cikampek, dan LRT Jabodebek. Sehingga nantinya penumpang bisa menuju Stasiun Halim menggunakan BRT Transjakarta, BRT JR Connection, shuttle dari bandara halim, Mikrotrans, dan taksi konvensional maupun online.

3. Nol Anggaran Penambahan Jalur Sepeda

Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD DKI sepakat meniadakan anggaran penambahan jalur sepeda dalam RAPBD 2023.

Dishub DKI semula mengusulkan anggaran pembangunan rute sepeda di Ibu Kota senilai Rp38 miliar dan evaluasi penggunaan jalur eksisting Rp2 miliar. Namun politikus dari PDIP dan PSI menilai penambahan jalur sepeda hanya pemborosan.

Alhasil Pemprov DKI sepakat meniadakan anggaran untuk penambahan jalur sepeda dan memilih mengevaluasi efektivitas jalur sepeda eksisting terlebih dahulu.

Komunitas Bike to Work atau B2W Indonesia mengkritik keputusan tersebut. Alasannya pembangunan jalur sepeda masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026. Dokumen RPD mencantumkan target pembangunannya mencapai 535,68 kilometer pada 2026.

Di sisi lain keberadaan jalur sepeda dikeluhkan oleh pengendara kendaraan pribadi karena dianggap menyebabkan kemacetan.

4. Hilangkan Trotoar dan Jalur Sepeda di Simpang Santa

Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di simpang Santa atau persimpangan Jalan Wijaya 1, Jalan Wolter Monginsidi, dan Jalan Suryo pada 5 - 12 April 2023 untuk mengurangi kemacetan.

Ternyata Pemprov DKI juga mengaspal trotoar dan jalur sepeda di simpang Santa dan mengubah fungsinya menjadi jalan raya. Alasannya upaya mengurai kemacetan di sana.

Namun uji coba rekayasa lalu linta dan alihfungsi trotoar serta jalur sepeda di simpang Santa gagal mengurai kemacetan dan membuatnya makin parah. Alhasil Dishub DKI membongkar beton-beton pembatas jalan yang sebelumnya dipakai untuk menutup persimpangan tersebut.

Akibat kebijakan ini, enam lembaga mengecam Pemprov DKI dan mendesak untuk mengembalikan fungsi trotoar dan jalur sepeda di simpang Santa. Enam lembaga itu adalah Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Bike to Work (B2W), Koalisi Pejalan Kaki, Road Safety Association (RSA), Greenpeace, Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ), serta Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).

Penutupan 32 U-Turn

<!--more-->

5. Penutupan 32 U-Turn

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menambah jumlah putaran balik atau U-turn yang ditutup, dari awalnya 27 titik menjadi 32 putaran balik yang akan ditutup untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Kadishub DKI Syafrin Liputo mengatakan penutupan u-turn dilakukan untuk menghindari hambatan di ruas jalan. “Kenapa? Karena di situ menjadi simpul kemacetan, sehingga kinerja ruas jalan secara jaringan itu turun,” kata dia.

Oleh karena itu, titik putaran itu (u-turn) yang ditutup. “Karena kami identifikasi itulah yang menyebabkan banyak antrian di ruas jalan,” ucapnya.

Namun demikian, Syafrin mengatakan akan melakukan evaluasi perihal protes warga yang tidak setuju atas kebijakan penutupan u-turn atau titik putar balik di sejumlah ruas jalanan Ibu Kota. Bahkan ada masyarakat yang nekat membongkar pagar beton yang telah terpasang.

6. Pakai Kecerdasan Buatan di Persimpangan

Dinas Perhubungan DKI menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menekan kemacetan Ibu Kota. AI yang digunakan di 20 titik atau simpang Jakarta senilai Rp78 Miliar.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) yang dipasang di 20 persimpangan berhasil pangkas kemacetan hingga 20 persen.

"Untuk mempermudah pantauan kemacetan dan memperlancar lalu lintas. Bisa menciptakan efisiensi lalu lintas menjadi 15 hingga 20 persen," kata Heru usai meninjau ruang kontrol Network Operation Centre (NOS) ITS Traffic Light di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juli 2023.

Heru mengatakan, teknologi AI ini secara otomatis mengatur lampu rambu lalu lintas dengan menyesuaikan kepadatan kendaraan. Adapun pemilihan lokasi yang dipasang teknologi AI, kata Heru, mempertimbangkan kondisi kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang terjadi. Seperti Jalan Daan Mogot, Pancoran, Kuningan, Gunung Sahari dan Gatot Subroto.

Pilihan Editor: Jabatan Heru Budi Berakhir Lusa, Ini 15 Kebijakannya di Jakarta