Mahasiswa UNS Solo Kenakan Pakaian Raja Jawa Sindir Politik Dinasti Jokowi

Sabtu, 21 Oktober 2023 18:35 WIB

M. Ihsan dan M. Syafnat, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), mengenakan pakaian raja Jawa untuk menyindir politik dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam unjuk rasa BEM SI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat, 20 Oktober 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat sembilan tahun Joko Widodo memerintah Indonesia, mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI menggelar aksi Geruduk Istana, Jumat, 20 Oktober 2023.

Mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memadati kawasan Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda), Jumat, 20 Oktober 2023. Di antara ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang hadir, mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta turut datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.

Muhammad Syafnat dan Muhammad Ihsan, dua orang di antara delegasi mahasiswa UNS, mengenakan pakaian tradisional Jawa yang kerap dikenakan oleh bangsawan berdarah biru.

Berdasarkan pantauan Tempo, mereka hadir di tengah kerumunan massa dan menjadi magnet bagi demonstran lain.

Dalam balutan pakaian khas Jawa itu, Syafnat berperan sebagai seorang raja Jawa sedangkan Ihsan berperan sebagai pangeran. Mereka berdua berdiri sambil membentangkan tulisan Politik Dinasti.

Advertising
Advertising

"Kita merepresentasikan bahwa saya rajanya, dia anaknya. Sebagai raja yang makmur, saya sebagai raja ingin menjadikan anaknya menjadi penguasa juga. Ini representasi Indonesia saat ini," kata Syafnat saat ditemui Tempo tak jauh dari mobil komando.

Syafnat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah terang-terangan membangun politik dinasti sebagai jembatan kekuasaan bagi anak-anaknya. Dia berharap kekuasaan yang diwariskan khas negara monarki itu tidak terjadi.

"Politik dinasti ini sudah begitu kentara lah. Harapannya jangan sampai terjadi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ihsan turut menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dalam pemilu mendatang. Menurutnya, meskipun putusan sudah tak bisa diganggu gugat, rakyat tetap akan menolak.

Dua mahasiswa yang tergabung dalam BEM UNS ini turut mengakui bahwa apa yang mereka lakukan ditujukan untuk menyindir pemerintahan Jokowi. Ya, betul, untuk sindiran terhadap Jokowi," tegasnya.

Sebelumnya, demonstran yang berkumpul di kawasan Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda) sejak pukul 15.00 hingga 20.30 untuk menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Jokowi karena dinilai memundurkan demokrasi dan melahirkan politik dinasti. Mereka turut merumuskan 13 tuntutan terhadap pemerintah.

Daftat 13 Tuntutan BEM SI sebagai berikut:

1. Wujudkan pendidikan yang demokratis dan ilmiah;
2. Tegakkan reformasi hukum;
3. Berantas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
4. Tolak dwiFungsi TNI/Polri;
5. Tingkatkan aksesibilitas dan equitas layanan kesehatan;
6. Usut tuntas kekerasan aparat;
7. Usut tuntas konflik di daerah PSN;
8. Wujudkan pemilu yang adil dan bersih;
9. Putihkan noktah hitam lingkungan;
10. Usut tuntas berbagai pelanggaran HAM berat;
11. Wujudkan pemerataan pembangunan dan pembangunan berdasar HAM;
12. Perbaiki sistem pertanian di Indonesia; serta
13. Tinjau ulang sistem perekonomian Indonesia.

Pilihan Editor: Massa Pendukung Gugatan Usia Capres-Cawapres di MK: Politik Dinasti Hanya Ada di Sistem Kerajaan

Berita terkait

Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

1 jam lalu

Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

ICW menilai pembentukan Pansel KPK krusial bagi Presiden Jokowi karena ini peluang terakhir menyelamatkan KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Pasokan Air untuk Petani

9 jam lalu

Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Pasokan Air untuk Petani

Prediksi menyebut pada 2050 sebanyak 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80 persen pangan dunia diprediksi akan mengalami kekeringan.

Baca Selengkapnya

Kedutaan Besar Iran Sebut Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat 3 Hari Sebelum ke Indonesia

9 jam lalu

Kedutaan Besar Iran Sebut Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat 3 Hari Sebelum ke Indonesia

Kedutaan Besar Iran menyebut Presiden Iran Ebrahim Raisi wafat 3 hari sebelum kunjungan yang direncanakan ke Indonesia pada 23-24 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Koalisi Antikorupsi Desak Jokowi Bentuk Pansel KPK yang Minim Konflik Kepentingan

11 jam lalu

Koalisi Antikorupsi Desak Jokowi Bentuk Pansel KPK yang Minim Konflik Kepentingan

Pembentukan Pansel KPK yang objektif dianggap akan mempertaruhkan keberhasilan kinerja Pimpinan dan Dewas KPK pada masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Anggaran Program Lansia dan Disabilitas Era Jokowi Ditangguhkan untuk Beri Ruang Program Prabowo

11 jam lalu

Anggaran Program Lansia dan Disabilitas Era Jokowi Ditangguhkan untuk Beri Ruang Program Prabowo

Kedua program Jokowi itu adalah program permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Anggaran yang ditangguhkan Rp 1,2 triliun.

Baca Selengkapnya

Respons Pimpinan Dunia Terhadap Tragedi Tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

11 jam lalu

Respons Pimpinan Dunia Terhadap Tragedi Tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dalam kecelakaan helikopter yang ditumpanginya pada Ahad, 19 Mei 2024. Ini respons sejumlah pemimpin dunia.

Baca Selengkapnya

Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

12 jam lalu

Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

Soeharto lengser pada Kamis, 21 Mei 1998 berpengaruh besar terhadap karier militer menantunya dulu, Prabowo yang kini presiden terpilih Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

13 jam lalu

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

Nadiem mengatakan, prinsip dasar UKT harus mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas. Menurutnya, keadilan itu dihadirkan dalam UKT berjenjang.

Baca Selengkapnya

Masuk Dalam Bursa Bakal Calon Pansel KPK, Bayu Dwi: Serahkan kepada Presiden

13 jam lalu

Masuk Dalam Bursa Bakal Calon Pansel KPK, Bayu Dwi: Serahkan kepada Presiden

Bayu tak menampik namanya masuk dalam daftar calon pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Ada Dua Investasi Potensial di Indonesia yang Ditawarkan ke Elon Musk

14 jam lalu

Luhut Sebut Ada Dua Investasi Potensial di Indonesia yang Ditawarkan ke Elon Musk

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan ada dua investasi potensial yang ditawarkan kepada Elon Musk di Indonesia.

Baca Selengkapnya