3 Fakta DKI Jakarta Dicoret Jadi Tuan Rumah Formula E 2024

Selasa, 31 Oktober 2023 00:29 WIB

Pembalap tim Maserati MSG Racing Maximilian Gunther (tengah) bersama pembalap tim Avalanche Andretti Jake Dennis (kiri) dan pembalap tim Jaguar TCS Racing Mitch Evans (kanan) mengangkat pialanya seusai balapan Formula E 2023 Jakarta seri ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Ahad, 4 Juni 2023. Maximilian Gunther menjadi pemenang seusai menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 44 menit 57,285 detik disusul posisi kedua pembalap tim Avalanche Andretti Jake Dennis (45 menit 00,107 detik) dan pembalap tim Jaguar TCS Racing Mitch Evans (45 menit 15,763 detik). ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - DKI Jakarta resmi dicoret sebagai tuan rumah dalam kalender balap mobil listrik Formula E 2024. Federasi Automobil Internasional atau FIA beralasan penghapusan Formula E Jakarta dilakukan karena jadwalnya bertabrakan dengan Pemilu 2024.

"Acara yang direncanakan di Jakarta pada hari Sabtu, 8 Juni tidak akan dilanjutkan setelah pengumuman masa kampanye dalam pemilihan presiden Indonesia selama sebagian besar bulan Juni,” tulis FIA dalam keterangan resminya, Senin 23 Oktober 2023.

Fakta DKI Jakarta dicoret jadi tuan rumah Formula E 2024

1. Pemerintah DKI Jakarta tak ingin ikut campur

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak ingin campur tangan terhadap gelaran Formula E Jakarta yang dicoret dari kalender balapan 2024. “Ya saya minta Jakpro untuk bisa mengomentari ini karena B2B (business to business),” kata Heru Budi, Senin, 23 Oktober 2023.

Heru Budi menyerahkan segala urusan Formula E musim depan kepada Jakpro. Dia pun tidak akan melakukan komunikasi atau melobi FIA (Federasi Automobil Internasional) agar Jakarta tetap bisa menggelar balap mobil listrik tersebut.

Advertising
Advertising

“Saya enggak, cuma Jakpro aja. Silakan B2B apakah itu mundur, menguntungkan, atau cari tanggal yang pas. Itu saya serahkan ke Jakpro,” ujarnya.

2. Pemprov DKI Jakarta telah membayar biaya komitmen untuk gelaran Jakarta E-Prix 2024

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan pencoretan Jakarta dari kalender balap Formula E 2024 akan dikaji lagi. Hal itu karena Pemprov DKI Jakarta telah membayar biaya komitmen atau commitment fee untuk gelaran Jakarta E-Prix 2024.

"Saya kaji dulu karena kalau di sana dibatalkan berarti kami tidak bisa menyelenggarakan. Sementara kami sudah membayar," kata Joko, dikutip dari Tempo.co, Senin, 23 Oktober 2023.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus membayar commitment fee sebesar 36 juta pound sterling atau sekitar Rp 653,08 miliar untuk tiga musim penyelenggaraan Formula E Jakarta, yakni dari tahun 2022 hingga 2024.

Dari total biaya komitmen itu, Pemprov DKI masih harus membayarkan 5 juta pound sterling atau sekitar Rp 90,7 miliar lagi. Pada September 2021, DPRD DKI menerima informasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI bahwa total biaya komitmen yang sudah dibayarkan sebesar Rp 560,3 miliar.

3. FIA tetap jajaki kelayakan balapan di sirkuit Jakarta

Seperti diketahui, alasan dicoretnya Jakarta dari kalender balap Formula E 2024 karena waktu pelaksanaannya bersamaan dengan masa kampanye pemilihan presiden Indonesia putaran kedua, jika ada, yang berlangsung pada Juni 2024. Hal itu akan berdampak pada pengiriman logistik balapan di jalan Ibu Kota secara bersamaan.

Meski begitu, dalam keterangan resmi Formula E, dikutip Tempo, Jumat, 20 Oktober 2023, FIA dan pihak berwenang di Jakarta sedang menjajaki kelayakan balapan di Ibu Kota dan mencari tanggal alternatif.

KAKAK INDRA PURNAMA | DICKY KURNIAWAN | MUTIA YUANTISYA
Pilihan editor: Jakpro Tetap Gunakan Sirkuit Ancol untuk Gelaran Formula E

Berita terkait

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 jam lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

5 jam lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

13 jam lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

13 jam lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

2 hari lalu

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Heru Budi juga meraih penghargaan dari Kemendagri atas komitmen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang infrastruktur dalam pembangunan sarana serta prasarana.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

3 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

4 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

5 hari lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

6 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

6 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya