TEMPO.CO, Depok - Terkait kisruh Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinas Kesehatan, Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta agar yang bukan pakar gizi jangan berbicara tentang gizi. Alasannya, berbahaya.

Idris mengungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta klarifikasi terkait program pemberian makanan tambahan yang sudah berjalan lebih dari sepekan tersebut. Namun, menurutnya, permintaan klarifikasi karena adanya pemberitaan di media.

"Dia minta klarifikasi, apa sih aduannya, kayak apa sih, kalau memang ada, kita lakukan pemeriksaan," kata Idris mengungkapkan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Kota Depok 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu, 22 November 2023.

Kemudian yang kedua, lanjut Idris, dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy. Menurutnya sama, yakni karena persepsi dari pemberitaan. "Belum mendapatkan penjelasan yang detail tentang masalah juknis (petunjuk teknis) dari Menteri Kesehatan," katanya.

Sebenarnya, Idris mengatakan, petunjuk teknis itu bisa diberikan Pemerintah Kota Depok. Dia menunjuk kenapa alokasi harga per menu yang ditetapkan Rp 18 ribu, bukan lebih daripada itu. Besaran harga itu, Idris menekankan, mengikuti juknis dari Kementerian Kesehatan.

"Jadi jatuhnya Rp 18.000. Saya kasih ke penyedia sanggup enggak Rp 18.000 untuk setiap anak, untuk sekian anak untuk 28 hari ya, dengan ukuran sekian-sekian saja, cara membuatnya begini-begini. Ini diajarin juga," tuturnya.

Selanjutnya Idris juga menyinggung Anggota DPRD Kota Depok yang disebutnya tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dia merujuk peristiwa awal kualitas menu PMT oleh Dinas Kesehatan Depok mendapat sorotan luas.

Rapat Kerja Komisi D DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Depok membahas permasalahan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk menekan angka stunting di ruang paripurna DPRD Kota Depok, Jumat 17 November 2023. Program PMT Lokal Kota Depok viral dan menuai kritik yang luas. TEMPO/Ricky Juliansyah

Menurut Idris, seharusnya program telah melalui konsultasi dan pembicaraan bersama DPRD. Proses pengawasan, dia mengatakan, seharusnya dilakukan sejak awal untuk anggaran dan pengadaannya. "Ini jangan sudah terjadi, nah ini yang jadi masalah ya," kata Idris.

Wali Kota Depok 2 periode ini juga menyayangkan program tersebut sampai viral. Itu, kata dia, nantinya membuat trauma para wira usaha baru (WUB) sebagai penyedia pemberian makanan tambahan.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat jika ada temuan di lapangan bisa dilaporkan langsung ke pemerintah. "Jangan difoto yang jelek-jelek kayak begitu, seakan-akan makanan jelek, makanan basi gitu, lalu dilempar ke media."

Idris juga mengingatkan bahwa saat ini tensi politik sedang naik. Dia berharap temuan soal PMT diserahkan ke penelitian melibatkan ahli gizi. "Jangan kalau bukan pakar, enggak ngerti masalah gizi, jangan ngomong-ngomong masalah gizi, ini bahaya."

Viral menu dalam Program Pemberian Makanan Tambahan untuk menekan angka stunting di Depok berawal dari temuan paket yang hanya terdiri dari nasi, kuah, dan dua potong tahu. Kritik diberikan karena menu itu dianggap tak sesuai dengan alokasi harga Rp 18 ribu.

Kadinkes Depok Mary Liziawati menjelaskan program pemberian makanan tambahan untuk penanganan stunting, Kamis, 16 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah

Kritik meluas ke menu lainnya, bahkan juga soal penyertaan toples bergambar wali kota dan wakil wali kota. Sejumlah tokoh juga angkat bicara. Menko PMK Muhadjir Effendy, misalnya, yang memperingatkan agar tidak main-main dan meminta menu yang disediakan tetap memenuhi standar gizi demi mencegah stunting pada anak.

Lalu juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menunjukkan kekecewaannya. "Sedih dan sedih. Apapun untuk kebaikan anak-anak bangsa selalu ada penyunatan," cuitnya.

Pilihan Editor: Tutup Akses Lahan Milik Satu Warga, Pengembang Bintaro Bilang Bukan Tindakan Arogan