TEMPO.CO, Cibinong - Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan 3.771 unit hunian tetap (huntap) untuk korban bencana telah dibangun di beberapa wilayah Kabupaten Bogor selama tiga tahun. Penyediaan hunian ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Secara bertahap mulai 2021 hingga 2023, Pemkab Bogor membangun 2.704 unit, Pemprov Jabar 37 unit,
Kementerian PUPR 563 unit, dan BNPB 467 unit.

"Nanti mungkin 850 unit huntap mudah-mudahan di periode 2024," kata Iwan.

Ribuan hunian bagi korban bencana longsor yang kehilangan tempat tinggal tersebut tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu Sukajaya, Cigudeg, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Pamijahan, dan Sukamakmur.

Hunian tetap paling banyak dibangun di Sukajaya dan Cigudeg untuk korban bencana banjir bandang dan longsor pada awal tahun 2020 di 4 kecamatan, yakni Sukajaya, Cigudeg, Nanggung, dan Jasinga.

Sebagian besar lahan huntap adalah hibah dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke Pemkab Bogor. Luasnya 52 hektare dan berstatus hak guna pakai (HGP).

Bupati Bogor itu mengatakan biaya pembangunan ribuan huntap ini berbeda-beda. Diperkirakan biaya pembangunan tiap unit berkisar Rp50 juta-Rp62 juta.

Dia meminta masyarakat penerima huntap untuk memoles lagi rumah itu agar lebih bagus karena anggaran pemerintah terbatas. "Tidak ada kurang tidak ada lebih, tidak bisa lebih mewah, mungkin nanti bertahap dari masyarakat sendiri," ujarnya.

Pemkab Bogor berencana melengkapi fasilitas penunjang hunian tetap bagi korban bencana itu secara bertahap, seperti drainase hingga instalasi air.

Pilihan Editor: Lagi, Ada Korban Terjerat Kabel di Jakarta, Korban Tim Riders SLANK