Aiman Witjaksono Dipanggil ke Dewan Pers Kemarin, Ini Penjelasannya

Selasa, 30 Januari 2024 14:29 WIB

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. TEMPO/M Taufan Rengganis'

TEMPO.CO, Jakarta - Tim pemenangan Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono menjelaskan isi pemanggilannya ke Dewan Pers, Senin kemarin. Dalam pertemuan itu, Dewan Pers membahas permintaan Aiman untuk verifikasi statusnya masih sebagai wartawan dan sumber informasinya bukan imaginer.

Dalam pemanggilan itu, Aiman diperiksa sekitar 1,5 jam hingga 2 jam. "Terus mereka melakukan rapat," kata Aiman ditemui Tempo di iNews Tower pada Senin, 29 Januari 2024.

Sebelumnya, Aiman mengajukan perlindungan ke Dewan Pers sebelum dia hadir ke pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat, 26 Januari lalu.

Aiman belum tahu perkembangan kasus pernyataannya soal dugaan polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. Namun dia siap bila dipanggil lagi.

"Ya kami tunggu pemanggilan lagi, kalau ada pemanggilan datang dan lain sebagainya. Kami akan siapkan semuanya," ujarnya.

Advertising
Advertising

Aiman dilaporan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan berita bohong dari statementnya saat konferensi pers pada 11 November 2023. Dalam pernyataan itu kapasitas Aiman sebagai tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud.

Aiman mengatakan ada beberapa rekannya di kepolisian yang mengeluh keberatan mendapat komando dari atasannya untuk membantu pemenangan Paslon 02 Prabowo-Gibran.

Pernyataan Aiman soal netralitas Polri itu membuat dia dilaporkan ke polisi oleh sejumlah ormas. Aiman mendatangi Dewan Pers, agar hak tolaknya sebagai wartawan masih bisa dipakai untuk melindungi identitas informannya.

Dalam pemanggilan kemarin, Aiman sudah menyerahkan nomor dan identitas narasumbernya ke Dewan Pers.

"Narasumbernya tadi sudah saya sampaikan ke Dewan Pers, karena boleh. Karena punya kode etik, tidak akan menyebarkan itu. Kalau untuk melakukan pengecekan dia harus tahu nomor teleponnya siapa, identitasnya siapa," tuturnya.

Aiman juga mengaku sudah meminta izin kepada narasumber atau informannya soal rencana pengecekan Dewan Pers.

"Saya minta izin. Awalnya mereka keberatan ya. Tapi saya bilang ini dilindungi oleh undang-undang dan Dewan Pers itu punya kewenangan dan tidak akan dibuka oleh siapapun," kata Aiman.

Menurutnya, hanya beberapa anggota Dewan Pers yang tahu soal identitas narasumbernya. Dia juga merahasiakan identitas informan dari tim kuasa hukumnya.

Aiman mengklaim statusnya saat mengeluarkan pernyataan soal polisi tidak netral adalah sebagai wartawan cuti. Menurutnya, wartawan yang sedang cuti boleh berkampanye dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

"Kalau cuti enggak apa-apa dong nyaleg, kecuali kalau yang masih aktif. Cuti kan tetep wartawan sebenarnya, cuma saya sedang tidak melaksanakan tugas jurnalistik. Nah ketika terpilih baru mengundurkan diri," ujar Aiman.

Sampai saat ini Aiman Witjaksono masih bekerja dan berkantor di iNews meski dia mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI Partai Perindo dan juru bicara tim pemenangan Ganjar-Mahfud. "Yang penting tidak sedang melakukan tugas jurnalistik. Tapi bahwa melekat profesi saya seorang wartawan. Saya tidak bisa menggunakan hak jawab, cuma hak tolak ketika kemudian menyampaikan sesuatu itu, ya itu menjadi hak saya," ucapnya.

Pilihan Editor: Firli Bahuri Resmi Cabut Praperadilan Kedua di PN Jakarta Selatan, Apa Siasat Eks Ketua KPK Itu Berikutnya?

Berita terkait

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

1 jam lalu

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

6 jam lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

8 jam lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

9 jam lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

19 jam lalu

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

21 jam lalu

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

23 jam lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

1 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

1 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya