TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyampaikan enam poin menanggapi situasi politik di Indonesia saat ini. Di hadapan makam Bung Karno, Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Arjuna menyebut demokrasi Indonesia saat ini diwarnai dengan intimidasi yang dialami oleh berbagai kalangan, pelanggaran etika, dan aturan netralitas ditabrak begitu saja. Di tempat peristirahatan presiden Indonesia pertam aitu, ia menyampaikan enam poin kebangsaan GMNI.

“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan simbol, program dan fasilitas negara untuk kampanye terselubung yang menguntungkan kandidat tertentu,” kata Arjuna melalui keterangan tertulisnya pada Rabu, 7 Februari 2024.

Menurut dia, ini penting disuarakan untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan Presiden sebagai lembaga tinggi negara. “Kami tidak mau Presiden jadi tim sukses,” ucapnya.

Kedua, GMNI mendesak Presiden Jokowi menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan keluarga dan koleganya. “Karena sebagai kepala negara presiden bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ia meminta Jokowi menjalankan sumpah jabatan, yaitu melindungi semua warga negara Indonesia yang beragam, termasuk dalam pilihan politiknya. “Kami tidak mau presiden dipersepsikan hanya milik golongan politik tertentu. Mereka yang pilihan politiknya berbeda didiskriminasikan, itu bisa mengancam persatuan nasional,” paparnya.

GMNI mendesak Jokowi untuk menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis, budayawan, dan semua komponen masyarakat. Ia menyebut kriminalisasi belakangan marak terjadi kepada mereka yang mengkritik pemerintah. “Termasuk politisasi kasus korupsi yang dijadikan alat sandera politik untuk memenangkan kandidat tertentu juga harus dihentikan,” ucapnya.

Keempat, GMNI mendesak Jokowi menegakkan prinsip kesamaan di mata hukum, adil, dan tidak memihak. “Hukum tidak boleh menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan digunakan sebagai senjata untuk memberangus mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah,” katanya.

Kelima, Arjuna mengajak seluruh masyarakat menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut dia, akhir-akhir ini ada upaya melanggengkan nepotisme dan politik dinasti. “Padahal nepotisme merusak tatanan sosial dan tatanan bernegara,” ujarnya.

Terakhir, GMNI mengajak semua komponen masyarakat untuk bersuara. “Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah pondasi kehidupan politik yang beradap. Tanpa ada kebebasan berekspresi kita kembali ke era orde baru dan masa kolonial,” katanya.

Pilihan Editor: Polisi Klaim Tahu Posisi Bandar Narkoba Fredy Pratama di Thailand tapi Tak Bisa Menyentuhnya