TEMPO.CO, Jakarta - Zainal Arifin Mochtar, salah satu pemeran film Dirty Vote, angkat bicara soal laporan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) ke Polda Metro Jaya. Pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menanggapi santai laporan itu.

"Kalau bicara soal kami dilaporkan, bagaimana lagi? Silakan, itu adalah bagian dari konsekuensi yang sudah kami hitung, sudah kami pikirkan. Mau dilaporkan, ya laporkan saja," kata Zainal saat mengisi diskusi film di ruang virtual FH UGM, Selasa, 13 Februari 2023.

Di hadapan peserta diskusi yang terdiri dari para pakar hukum tata negara dan mahasiswa UGM, Zainal Arifin Mochtar juga sempat bergurau soal laporan itu. "Saya cuma berharap teman-teman sejawat saya di sini maupun dosen lain, kunjungilah kalau (saya) ditahan nanti. Sesederhana itu saya kira," ujarnya.

Dalam pembuatan film itu, Zainal mengaku banyak terinspirasi dari penulis buku 'Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998', Muhidin M. Dahlan, yang kerap menganalisis kasus dengan metode kliping berita. Oleh karena itu, ia menjulukinya sebagai film kliping. "Saya kira mirip yang kami lakukan. Ini kegiatan mengkliping yang kemudian kami sistematisasi menjadi lebih padu," ujarnya.

Akademisi yang akrab disapa Uceng itu menyebut bahwa pembuatan film itu pada dasarnya tak berhubungan dengan capres-cawapres yang merasa dirugikan maupun diuntungkan akibat film itu. Ada dua sasaran, sambung Zainal, yang dimiliki film itu.

"Pertama, kekuasaan yang digunakan secara serampangan oleh Presiden Jokowi. Cuma karena tembakan kami ke situ dan ada paslon yang dekat dia, jadi mereka yang kena banyak," tutur Zainal. Sasaran kedua dalam film itu, jelas Zainal, menyasar para politikus.

Pilihan Editor: 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi