Mereka yang Dilaporkan di Masa Tenang Pemilu 2024

Reporter

TEMPO

Selasa, 13 Februari 2024 21:52 WIB

Foto tangkapan layar dari film Dirty Vote, Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film Dirty Vote. Youtube

TEMPO.CO, Jakarta - Masa tenang Pemilu 2024 yang berlangsung pada 11-13 Februari 2024 diramaikan dengan pelaporan sejumlah orang ke penyelenggara Pemilu hingga ke Kepolisian.

Mereka yang dilaporkan di masa tenang Pemilu 2024 ini mulai dari penulis, akademisi, mantan wakil presiden, hingga kandidat capres-cawapres.

Pelaporan-pelaporan ini mayoritas dilakukan sehubungan dengan tayangnya film dokumenter Dirty Vote dan pernyataan-pernyataan lain yang dianggap menyudutkan calon presiden Prabowo Subianto. Berikut rinciannya:

1. Sutradara dan Pemeran Film Dirty Vote

Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote hari ini. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandhy Laksono selaku sutradara.

Advertising
Advertising

"Kami sedang usaha laporkan. Kemarin kami telah laporkan hanya saja kekurangan berkas. Hari ini kami melengkapi berkas," kata Ketua Umum Foksi, M. Natsir Sahib, dalam pesan tertulisnya kepada TEMPO, Selasa, 13 Februari 2024.

Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan Pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan.

"Di masa tenang memunculkan film tentang kecurangan Pemilu yang bertujuan membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu capres, itu bertentangan dengan UU Pemilu," ujarnya.

2. Connie Rahakundini

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani melaporkan pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie ke Bareskrim Polri. Connie dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong.

"Iya benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas PolriKomisaris Besar Erdi A Chaniago dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 13 Februari 2024.

Erdi menjelas bahwa laporan bernomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI sedang diperiksa oleh penyidik. Nantinya, jelas Erdi, pelapor dan terlapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Proses laporan selanjutnya akan diteliti oleh penyidik dan setelahnya akan meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor," ujarnya.

Sebelumnya, video Connie Bakrie viral soal ungkapannya bahwa Prabowo Subianto hanya dua tahun menjabat sebagai Presiden jika menang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Jabatan presiden itu, kata Connie Bakrie, akan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka.

3. Muhidin M. Dahlan

Penulis buku 'Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998', Muhidin M. Dahlan dilaporkan ke Bawaslu, karena diduga melakukan kampanye hitam hari ini, Selasa, 13 Februari 2024.

Lewat akun media sosial X miliknya, Muhidin memposting ulang tautan pemberitaan CNN Indonesia tentang kelompok advokat LISAN yang mealporkannya ke Bawaslu. Berita itu menyebutkan advokat LISAN menuduh Muhidin menggiring opini Prabowo terlibat kekerasan saat reformasi 1998.

Ia juga mengomentari soal pelaporannya oleh Ketua Umum Lisan, Hendarsam Marantoko. “Pengacara yg sdg cari makan, tanyakan kepada si penculik, bagaimana nasib tiga orang yg diambil di hari coblos Pemilu 97 (29 Mei): Deddy Hamdun, Ismail, Noval Alkatiri. 26 tahun lalu, di hari pencoblosan pemilu, menculik warga negara; sekarang, H-1 pemilu, tebar teror laporan,” cuitnya.

4. Cornelis Politikus PDIP

Selain melaporkan Muhidin M. Dahlan, kelompok advokat LISAN juga melaporkan politikus PDIP, Cornelis, ke Bawaslu RI atas tuduhan menghina Prabowo Subianto.

5. Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, dilaporkan ke Bawaslu RI oleh organisasi Masyarakat Rampai Nusantara karena mengomentari film Dirty Vote di rumah mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Wakil Anies, Muhaimin Iskandar, juga dilaporkan ke Bawaslu oleh kelompok advokat LISAN karena berkomentar soal film Dirty Vote. Sebelumnya, Cak Imin—sapaan Muhaimin—lewat akun X membagikan foto bersama keluarganya usai menonton film Agak Laen di bioskop.

Cak imin juga bercerita jika sehari sebelumnya sempat menonton Dirty Vote. Ia pun mengajak pengikutnya untuk menyaksikan film documenter tersebut.

Cak Imin enteng menanggapi pelaporannya. “Masak gak boleh komentar bro..,” cuitnya hari ini.

6. Prabowo Subianto

Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, juga dilaporkan, tetapi atas kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan Prabowo ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi dalam pembelian alat utama sistem persenjataan melalui PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

“Kami menemukan surat yang terbit pada 2020 yang ditujukan kepada Rusia dan ditandatanganu langsung oleh Prabowo menunjuk PT TMI untuk pengadaan alutsista,” kata Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Gina Sabrina di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 12 Februari 2024.

Gina mengatakan, pihaknya menduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di mana menurutnya pengadaan alutsista itu diutamakan produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri tak mampu memenuhi, kata dia, maka harus melalui prosedur sesuai dengan industri pertahanan yakni melalui proses pengusulan dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP.

“Namun ini tak terjadi, malah Prabowo langsung menunjuk PT TMI dalam pengadaan alutsista. Padahal dalam UU Industri Pertahanan itu dimandatkan untuk diusulkan dan juga melalui proses penetapan oleh KKIP terlebih dahulu,” kata dia.

Pilihan Editor: Caleg Golkar Ranny Fahd Arafiq Diduga Bagikan Uang di Depok dan Bekasi saat Masa Tenang

Berita terkait

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

16 menit lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

9 jam lalu

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

12 jam lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

13 jam lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

14 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

14 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Menjelang Pilkada Jateng 2024, Menjaring Nama dan Peluang Koalisi Partai

19 jam lalu

Menjelang Pilkada Jateng 2024, Menjaring Nama dan Peluang Koalisi Partai

Dari nama-nama yang muncul untuk bersaing di Pilkada Jateng, tak hanya politikus, ada polisi pangkat jenderal dan selebriti

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

19 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

21 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

1 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya