Mobil Berstiker Prabowo-Gibran Terparkir di Depan TPS Kalibata City

Reporter

Antara

Rabu, 14 Februari 2024 00:27 WIB

Petugas berada di depan mobil yang masih ada stiker paslon nomor urut dua, di Jakarta, Selasa , 13 Februari 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu Jakarta Selatan (Bawaslu Jaksel) menemukan satu unit mobil terparkir di depan tempat pemungutan suara (TPS) di Kalibata City. Mobil ini masih berstiker pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo-Gibran.

"Itu harusnya sudah dicopot, sudah tidak boleh karena itu termasuk APK (alat peraga kampanye)," kata Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.

Atiq mengatakan mobil yang terdapat stiker paslon terparkir tepat di depan TPS di Kalibata City dan itu tentu melanggar aturan karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi pemilih.

Menurut dia, seharusnya segala bentuk APK sudah tidak diperkenankan lagi ada pada masa tenang, untuk itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan partai politik tersebut agar segera mencopot stiker yang masih tertempel.

"Saya sudah koordinasi dengan parpol yang tentunya di situ ada salah satu tim dari mereka untuk segera ditindaklanjuti karena itu sebenarnya sudah tidak boleh juga dipasang, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Atiq menuturkan APK di Jaksel sudah hampir 100 persen diturunkan oleh petugas pada masa tenang dimulai tanggal 11 sampai 13 Februari 2024.

Namun, Atiq belum berani menyatakan Jaksel sudah terbebas dari APK, apalagi saat monitor di Kalibata City ditemukan APK yang masih menempel di sebuah mobil.

"Kalau saya bilang sudah 100 persen tidak berani mengatakan itu, karena saya belum menilik semuanya. Tetapi saya bilang maksimal sudah, tapi masih mudah-mudahan hari ini bisa bersih 100 persen," katanya.

Atiq meminta kepada masyarakat ketika akan berangkat ke TPS supaya tidak menggunakan kaos atau baju yang bertuliskan paslon maupun partai politik, karena itu dilarang.

"Tidak boleh, dipastikan akan kami suruh balik, karena itu tidak diperbolehkan," katanya.

Pilihan Editor: Mereka yang Dilaporkan di Masa Tenang Pemilu 2024

Berita terkait

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

27 menit lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

9 jam lalu

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

13 jam lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

15 jam lalu

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

KPU mengungkapkan, penyelenggaraan pilkada sedang memasuki tahapan pemutakhiran data dan rencana TPS di lokasi khusus.

Baca Selengkapnya

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

21 jam lalu

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

1 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

1 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kasus Pembunuhan 4 Anak oleh Ayahnya di Jaksel segera Masuk Pengadilan

1 hari lalu

Kasus Pembunuhan 4 Anak oleh Ayahnya di Jaksel segera Masuk Pengadilan

Ada dua berkas untuk tersangka Panca Darmansyah, yaitu terkait pembunuhan 4 anak kandungnya dan kasus KDRT

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

1 hari lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya