Sutradara dan Pemeran Film Dirty Vote Ungkap dari Mana Biaya Produksinya

Sabtu, 17 Februari 2024 11:17 WIB

Poster film Dirty Vote. Foto: Instagram.

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara film Dirty Vote Dandhy Laksono angkat bicara soal pembiayaan dalam produksi film dokumenter tentang kecurangan Pemilu 2024, yang rilis pada Ahad, 11 Februari lalu. Dia mengklaim, seluruh ongkos pembuatan film berasal dari biaya patungan semua orang yang terlibat dalam film itu.

"Ada yang modal alat, ada yang modal skill dan waktu. Ada yang punya rezeki dalam bentuk uang, dia share dalam bentuk duit," kata Dandhy dalam pernyataan resminya, Selasa, 13 Februari 2024.

Sutradara film Sexy Killers itu juga menjelaskan bahwa seluruh sumber pembiayaan dalam produksi Dirty Vote sudah diungkap secara transparan. Dia menyebut semua orang yang mendukung pembuatan film itu telah ditampilkan pada bagian akhir film.

"Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Sebagian besar profesional yang kami libatkan di sini juga tidak pakai normal rate dalam mengerjakan. Para kru, desainer grafis, yang bekerja 10 hari terakhir dengan lembur. Intinya, mereka diganti uang jalan, uang makan," ujarnya.

Dandhy Laksono mengatakan, selama produksi film tersebut dirinya berpegang pada tiga hal. Pertama, data dan informasi yang valid. Kedua, para pemeran yang memiliki kredibilitas sebagai pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiga, kru produksi yang militan.

Advertising
Advertising

"Dengan faktor-faktor itu di tangan saya, saya percaya bisa menyelesaikan project itu. Dan akhirnya teman-teman bisa nonton," tuturnya.

Ihwal isu pembiayaan Dirty Vote, Zainal Arifin Mochtar menyatakan sama sekali tidak mendapatkan bayaran untuk berperan di film itu. Semua yang terlibat, justru membeli makanan dengan uang pribadi masing-masing. "Tidak ada bayar-bayaran, kita malah patungan beli makan," kata Zainal.

Pilihan Editor: Sosok `Lurah` Pungli di Rutan KPK Kini Bertugas di Pemprov DKI, BKD: Tidak Mendengar

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

12 menit lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

23 jam lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

2 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

2 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

5 hari lalu

Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku khawatir segala bentuk kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 bakal terulang pada Pilkada mendatang.

Baca Selengkapnya