TEMPO.CO, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat kantor perusahaan dan satu rumah pribadi pada akhir Mei lalu. Penggeledahan itu berhubungan dengan pengusutan dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Jubir KPK Ali Fikri mengatakan lokasi yang didatangi tim KPK itu berada di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Penggeledahan berlangsung pada 28 dan 29 Mei 2024. "Kemudian pada 31 Mei, penggeledahan dilakukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juni 2024.

Baca: Dugaan Korupsi Uang Panjar PGN kepada Isar Gas

Dalam penggeledahan itu tim penyidik memperoleh dokumen tentang transaksi jual beli gas, dokumen kontrak, dan mutasi rekening bank. Dokumen tersebut selanjutnya disita untuk dipelajari.

Sebelumnya, KPK mengumumkan tentang penyidikan perkara dugaan korupsi di PT. PGN Tbk tahun anggaran 2018-2020. Penyidikan didasarkan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .

Ali mengatakan perkara dugaan korupsi tersebut diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. "Penyidikan itu berkaitan dengan pasal-pasal kerugian keuangan negara. Angkanya tentu nanti akan dihitung lebih konkret-nya dalam proses penyidikan tapi memang ratusan miliar rupiah," kata Ali Fikri.

Baca: Proyek Akuisisi oleh PGN Diduga Bermasalah, Audit BPK Temukan Indikasi Kemahalan Rp 852 Miliar

Ali menerangkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga terjadi dalam proses jual-beli gas antara PT PGN dengan perusahaan yang berinisial PT IG pada periode 2018-2020. Kemudian sesuai dengan kebijakan KPK, konstruksi perkara beserta pasal dan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan secara lengkap dan utuh ketika proses penyidikan telah rampung dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Berdasarkan perkembangan penyidikan perkara tersebut, tim penyidik KPK kemudian memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap dua orang terkait perkara tersebut. Dua orang tersebut terdiri satu orang penyelenggara negara dan satu pihak swasta.

HENDRI AGUNG PRATAMA | ANT