Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Calon Bermasalah, Pansel KPK akan Gandeng BIN hingga Sipil Cek Rekam Jejak

image-gnews
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) 2024 mengklaim akan tegas dalam menyeleksi kandidat untuk mencegah terpilihnya pimpinan KPK yang bermasalah.

Ketua Pansel KPK, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan langkah ini melibatkan tidak hanya pemerintah dan lembaga penyelidik, tetapi juga menggandeng partisipasi aktif dari masyarakat sipil. "Salah satu tahapan yang sangat penting dalam seleksi adalah adanya rekam jejak dan permintaan tanggapan dari masyarakat,” kata Yusuf lewat jawaban tertulis kepada Tempo, Kamis, 27 Juni 2024.

Permintaan rekam jejak juga diajukan kepada instansi-instansi terkait, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Mahkamah Agung (MA).

Pansel yakin dengan adanya keterlibatan lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil, pihaknya mampu memastikan calon pimpinan KPK yang terpilih tidak memiliki masalah hukum atau pelanggaran etika.

"Kami ingin memastikan bahwa calon-calon yang mendaftar ini betul-betul bersih dan berintegritas," ujar Yusuf.

Selain itu, Pansel KPK melakukan upaya lain untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi. Upaya tersebut antara lain melakukan sosialisasi ke berbagai daerah. Yusuf mengatakan Pansel sudah berkeliling ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Medan, dan Makassar, untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Yusuf menuturkan masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK agar memperhatikan dengan seksama syarat-syarat yang tercantum dalam pengumuman. "Dokumen yang dikirimkan harus benar-benar sesuai supaya tidak gagal dalam seleksi administrasi," ujarnya.

Yusuf mengatakan pihaknya berpedoman pada sejumlah UU dalam memilih calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Aturan itu antara lain UU Nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK. Kemudian untuk calon Dewan Pengawas, Pansel merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK dalam UU tersebut adalah cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. “Kriteria pokok inilah yang kita terjemahkan lebih jauh sesuai dengan kebutuhan KPK saat ini,” kata Yusuf.

Pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK 2024 telah dibuka sejak tanggal 26 Juni 2024 dan akan ditutup pada tanggal 15 Juli 2024. Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria, menuturkan sudah ada empat orang yang mendaftar sebagai Calon Pimpinan Komisi Antirasuah dan empat orang mendaftar Calon Dewan Pengawas.

"Panitia Seleksi mendorong semakin banyak masyarakat Indonesia yang kompeten dan berintegritas ikut serta mendaftar," kata Arif dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 Juni 2024.

Komposisi Polisi dan Kejaksaan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengatakan opsi mempertimbangkan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam komposisi pimpinan KPK merupakan konsekuensi logis bagi panitia seleksi (Pansel). Menurut dia, keberadaan unsur penegak hukum tersebut telah menjadi tradisi dalam pemilihan pimpinan lembaga antirasuah sejak awal berdirinya.

"Dari proses pimpinan yang sebelum-sebelumnya, dari pertama itu nyata ada unsur dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Kemudian dari badan audit BPK atau BPKP, kemudian dari unsur masyarakat sipil," ujar Yudi saat dihubungi Tempo, Senin, 24 Juni 2024.

Di luar masalah unsur kelembagaan, Yudi menekankan Pansel KPK seharusnya cermat dalam memilih calon pimpinan yang bersih dari masalah hukum dan pelanggaran etik. “Mereka harus lebih dari itu, yaitu berani mencoret calon pimpinan yang dianggap bermasalah dari awal pendaftaran,” tuturnya.

Yudi meminta Pansel KPK berfokus pada rekam jejak calon pimpinan tanpa memandang dari unsur mana dia berasal. Meski perwakilan dari kepolisian dan kejaksaan penting, Pansel harus memastikan calon dari latar belakang tersebut memiliki integritas yang tidak tercemar.

"Misalnya dia itu hartanya enggak wajar, dia itu transaksi rekeningnya mencurigakan, dia itu rekeningnya gendut," kata Yudi.

"Kalau mereka mengumumkan yang selama administrasi lolos ternyata adalah orang yang bermasalah, yaudah, wasalam kita sampai akhir. Dari awal saja mereka meloloskan, gimana nanti akhir?" tambah Yudi.

Yudi menyarankan agar Pansel KPK menghindari formalitas dalam penilaian calon pimpinan. Tak masalah jika Pansel bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai keandalan dalam penyelidikan, seperti PPATK dan BIN, untuk melakukan pengawasan yang ketat.

Yudi menekankan rekam jejak etik dan transaksi keuangan calon pimpinan KPK adalah harga mati untuk diselidiki. Hasil temuan yang diperoleh dari koordinasi antar-lembaga harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pansel KPK. "Jangan sampai hasilnya hanya ditaruh di kolong meja,” katanya.

ALPIN PULUNGAN

Pilihan Editor: IPW Harap Polda Sumbar Setop Cari Orang yang Viralkan Dugaan Penyiksaan Bocah oleh Polisi

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Revisi UU KPK Dinilia Jadi Biang Kerok Sepinya Pendaftar Capim KPK

18 menit lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri)  memberikan rompi sebagai simbolis pelepasan roadshow bus antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Revisi UU KPK Dinilia Jadi Biang Kerok Sepinya Pendaftar Capim KPK

Revisi UU KPK membuat lembaga pemberantasan korupsi ini menjadi bagian dari eksekutif dan membuatnya tidak independen. Sepinya pendaftar capim KPK.


Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

1 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha mendorong Mantan Menteri ESDM Sudirman Said maju mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Rekam jejaknya.


Sosok Sudirman Said, Eks Menteri ESDM yang Disebut Ketua IM57 Institute Penuhi Kriteria Capim KPK

2 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sosok Sudirman Said, Eks Menteri ESDM yang Disebut Ketua IM57 Institute Penuhi Kriteria Capim KPK

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said didorong aktivis antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil untuk maju capim KPK. Ini profilnya.


Eks Penyidik KPK Sebut Seleksi Capim Jadi Kunci Melihat Independensi Pansel

2 jam lalu

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Menurut WP, pengembalian Komisaris Rossa itu tak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar etik. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Penyidik KPK Sebut Seleksi Capim Jadi Kunci Melihat Independensi Pansel

Eks penyidik KPK mengatakan Pansel KPK kini akan diuji independensinya lewat tugas krusial, yakni menyeleksi capim yang lebih dari 100 pendaftar.


Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

5 jam lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

Zulhas menilai Pansus Haji DPR sebaiknya dibentuk setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air.


Pendaftaran Capim KPK Ditutup, Eks Penyidik: Tidak Perlu Perpanjangan

5 jam lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pendaftaran Capim KPK Ditutup, Eks Penyidik: Tidak Perlu Perpanjangan

Lebih dari seratus orang telah mendaftar sebagai capim KPK. Pansel dapat berpijak pada rekam jejak masing-masing pendaftar.


Eks Penyidik KPK Ungkap Mati dan Hidupnya Kasus Harun Masiku Karena Intervensi Politik

6 jam lalu

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak KPK segera menangkap buronan tersangka tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO, politisi PDIP Harun Masiku pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Penyidik KPK Ungkap Mati dan Hidupnya Kasus Harun Masiku Karena Intervensi Politik

Eks penyidik KPK yang juga Ketua IM57+ Institute M.Praswad Nugraha menyatakan kasus Harun Masiku dipengaruhi intervensi politik.


Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

6 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

Sudirman Said didorong sejumlah pihak seperti aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil maju capim KPK. Targetnya, benahi KPK.


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

17 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

1 hari lalu

Tangkapan Layar - Mantan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Ike Edwin saat menjadi pemateri di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Rabu, 11 Desember 2019. Foto: ANTARA/Youtube/UBL tv/Agatha Olivia Victoria.
Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

Irjen purnawirawan Ike Edwin sempat mendaftar saat seleksi capim KPK pada 2019, tapi gagal