Firli Bahuri: 4 Alat Bukti hingga Meminta SP3

Rabu, 3 Juli 2024 18:43 WIB

Ketua KPK nonaktif yang jadi tersangka, Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan pemerasan oleh eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Firli diperiksa soal kepemilikan harta dan termasuk milik keluarganya. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya masih penyelidikan terhadap kasus baru bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri. Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar mengatakan, kliennya masih beraktivitas seperti biasa. Ia menjelaskan, Firli juga tetap berolahraga dengan rutin. "Dia kan olahraga bulu tangkis, seminggu dua kali,"kata Ian, pada Senin, 1 Juli 2024.

Tentang kasus Firli Bahuri

1. Penyelidikan

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak menyampaikan penyelidikan itu perihal dugaan tindak pidana larangan pimpinan KPK berhubungan dengan pihak yang berperkara. “Jika itu ada dugaan tindak pidana yang terjadi, maka akan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan,” kata Ade saat ditemui di Markas Polda Metro Jaya, Rabu, 3 Juli 2024.

Advertising
Advertising

2. Empat Alat Bukti

Ade Safri Simanjuntak menyatakan kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri yang sedang diusut tetap berlanjut. Dia menyampaikan, penyidik telah memiliki empat alat bukti dalam perkara ini. “Kami akan tuntaskan ini, mohon doa restunya. Terima kasih atas dukungannya selama ini,” kata Ade di Markas Polda Metro Jaya, Rabu, 3 Juli 2024.

Ade Safri mengeklaim tidak memiliki kendala untuk menuntaskan perkara ini. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. “Kami jamin penyidikan dalam penanganan perkara a quo bebas dari segala intervensi atau pun tekanan, atau pun apa pun yang akan mengganggu jalannya penyidikan,” ucapnya.

3. Pemeriksaan

Ade Safri Simanjuntak menyatakan, pemeriksaan itu untuk menelusuri soal pertemuan Firli dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ade menyatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk memperjelas mengenai tindak pidana dalam pertemuan tersebut. Meskipun demikian, dia belum bisa memastikan jadwal pasti pemeriksaan itu. “Nanti akan kami update (beritahukan)," katanya saat ditemui di Markas Polda Metro Jaya, Rabu, 3 Juli 2024.

4. Meminta SP3

Kuasa Hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar meminta Polda Metro Jaya untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus yang menjerat kliennya itu. "Menurut hemat kami, sangat layak dan terpenuhi kalau Diskrimsus Polda Metro mengeluarkan SP3 terhadap kasus Pak Firli Bahuri," katanya, pada Senin, 1 Juli 2024.

Adapun tiga hal yang mendasari permintaan tersebut, menurut Ian, antara lain tidak tercukupinya alat bukti. Kemudian, bantahan-bantahan yang terkait dengan tuduhan pemerasaan dan penerimaan uang telah diklarifikasi penyidik. Adapun keterangan dari eks Sekjen Kementerian Pertanian mengenai permintaan SYL terkait dengan istilahnya antisipasi yang disebut sangat bertolak belakang kasus tersebut.

5. Dilarang ke Luar Negeri

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim memastikan, Firli Bahuri dicegah keluar negeri selama enam bulan atau sampai 25 Desember 2024.

"Ini perpanjangan kedua dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan sampai 25 Desember 2024," ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024 seperti dikutip dari Antara.

Ia pun menjelaskan, permohonan pencekalan itu telah diajukan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak Rabu, 25 Juni 2024. "Pada 25 Juni 2024, permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim. Permohonan bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka Drs. Firli Bahuri, M.Si," jelasnya.

AMELIA RAHIMA SARI | FAIZ ZAKI

Pilihan Editor: Kasus Pertemuan Firli Bahuri dengan SYL Masih Penyelidikan di Polda Metro Jaya

Berita terkait

Eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Lolos ke Senayan, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan Korupsi Dana Hibah

13 jam lalu

Eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Lolos ke Senayan, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan Korupsi Dana Hibah

Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad baru dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya

Diminta Awasi Tambang Pasir Laut, Ini Jawaban KPK

15 jam lalu

Diminta Awasi Tambang Pasir Laut, Ini Jawaban KPK

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika, mengatakan belum mendapat info permintaan pengawasan tambang pasir laut.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

15 jam lalu

Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

Kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri kepada mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo mencuat lagi. Polda Metro Jaya akan kembali periksa Eks Ketua KPK itu.

Baca Selengkapnya

Korupsi di Bank BJB, KPK Enggan Ungkap Identitas 5 Tersangka

15 jam lalu

Korupsi di Bank BJB, KPK Enggan Ungkap Identitas 5 Tersangka

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, di antaranya dua petinggi Bank BJB dan tiga pihak swasta.

Baca Selengkapnya

Anak SBY, Adik AHY Jadi Wakil Ketua MPR, Rekam Jejak Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

15 jam lalu

Anak SBY, Adik AHY Jadi Wakil Ketua MPR, Rekam Jejak Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

Putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas terpilih sebagai Wakil Ketua MPR periode 2024-2029. Segini harta kekayaan adik AHY.

Baca Selengkapnya

ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK

15 jam lalu

ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK

Selama masa kepemimpinan Johanis Tanak di periode ini, ICW menyebut KPK kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat.

Baca Selengkapnya

KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

16 jam lalu

KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

KPK menaksir omzet tambang emas ilegal di NTB mencapai triliunan per bulan.

Baca Selengkapnya

KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Lebih dari Rp 1 Triliun per Tahun di Lombok Barat

17 jam lalu

KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Lebih dari Rp 1 Triliun per Tahun di Lombok Barat

KPK bersama Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal beromset Rp 720 miliar per tahun di Lombok Barat.

Baca Selengkapnya

GMNI Soroti 10 Calon Dewas KPK yang Lolos Wawancara dan Tes Kesehatan

18 jam lalu

GMNI Soroti 10 Calon Dewas KPK yang Lolos Wawancara dan Tes Kesehatan

DPC GMNI Jakarta Selatan mempersoalkan 10 nama calon Dewas KPK yang lolos seleksi, salah satunya ada mertua Kiky Saputri.

Baca Selengkapnya

Izin Perusahaan Air Bersih di Gili Trawangan Dicabut KKP, Ini Kata KPK

19 jam lalu

Izin Perusahaan Air Bersih di Gili Trawangan Dicabut KKP, Ini Kata KPK

KPK mengapresiasi soal pencabutan izin lokasi perairan PT TCN di Gili Meno dan Gili Trawangan.

Baca Selengkapnya