Lima Jaksa Mendaftar untuk Capim KPK, Bagaiman Rekam Jejak Mereka?

Editor

Suseno

Rabu, 17 Juli 2024 16:12 WIB

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak lima jaksa mendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan kelima jaksa itu adalah Plt Deputi III Kemenpolhukam Sugeng Purnomo, Sesjampidsus Andi Herman, Kajati Bali Ketut Sumedana, eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto, dan dirinya sendiri.

“Sudah melalui evaluasi dan penilaian dari pimpinan,” kata Harli saat dikonfirmasi Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Selasa, 16 Juli 2024.

Dia menuturkan lima jaksa ini telah mendaftarkan diri menjadi capim KPK pada Senin sore, 15 Juli 2024. Mereka mendapat rekomendasi langsung oleh Jaksa Agung, ST Burhadunin. “Direkomendasi langsung,” kata Harli.

Berikut rekam jejak lima jaksa yang mendaftar menjadi capim KPK:

1. Sugeng Purnomo

Advertising
Advertising

Sugeng Purnomo lahir di Surabaya pada 23 Mei 1964. Dia meraih gelar doktor dari Universitas Hasanuddin.

Sugeng saat ini merupakan Pelaksana Tugas atau Plt Deputi III Kementerian Koordinator Bidamh Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam). Dilansir dari laman polkam.go.id, Sugeng dilantik menjadi Plt Deputi III Kemenkopolhukam pada 10 Agustus 2020.

Pria berusia 60 tahun ini memulai karirnya sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri atau Kejari Samarinda pada 1992-1993. Pada 1993-1995, ia menjabat Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Samarinda.

Pada 1995-1997, ia menjabat sebagai Kepala Cabang Kejari Tarakan. Kemudian ia menjadi Kepala Seksi Intelijen Kejari Tenggarong pada 1997-2001.

Sugeng juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari sebanyak tiga kali, yaitu Kajari Nunukan pada 2001, Kajari Sinjai pada 2005-2008, dan Kajari Samarinda pada 2010-2011. Pada 2008-2010, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Perjalanan karir Sugeng berlanjut menjadi Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Selatan pada 2011-2014. Kemudian pada 2014-2015, ia menjabat sebagai Koordinator pada Jampidsus Kejagung. Pada 2015-2018, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kejati Kalimantan Barat.

Sugeng lantas mengampu jabatan Direktur Penuntunan Jampidsus Kejagung pada 2018-2019. Ia lalu menjabat sebagai Kajati Papua pada 2018 dan Kajati Sumatera Selatan pada 2019. Pada 2019-2020, ia menjabat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pidana Umum.

2. Andi Herman

Andi merupakan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Sesjampidsus Kejagung. Ia dilantik menjadi Sesjampidsus pada 27 Oktober 2022.

Sebelumnya, Andi Herman pernah menjabat sebagai Kajati Jawa Tengah selama tujuh bulan. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus Kejagung.

3. Harli Siregar

Harli adalah Kepala Pusat Penerangan Hukim Kejagung. Ia baru dilantik pada 11 Juni 2024.

Harli pernah menempati sejumlah posisi di Kejaksaan. Dinukil dari Antara, ia mengampu jabatan Kajati Papua Barat usai dilantik pada 20 Juni 2023.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Pada sekitar 2021, Harli menjadi Koordinator C pada Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel Kejagung. Jauh sebelumnya, sekitar 2008, ia menjadi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Medan.

4. Ketut Sumedana

Dilansir dari laman story.kejaksaan.go.id, Ketut Sumedana lahir di Buleleng pada 25 Agustus 1974. Ia menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Mataram jurusan hukum tata negara.

Perjalanan karir Ketut berawal dari staf tata usaha (TU) di Kejari Praya, Lombok. Ia lalu naik pangkat menjadi Kasi Saspol Kejati Nusa Tenggara Barat (NTB). Karirnya lalu menanjak menjadi Kasi Penuntutan di Kejati NTB.

Kemudian ia menjadi Koordinator Kejati Jawa Timur. Ketut lalu mengampu jabatan Kajari Mataram. Ia lantas dipercaya mengemban posisi Kajari Bantul, Yogyakarta. Setelah itu, Ketut menjadi Kajari Gianyar, Bali.

Ketut juga pernah menjadi penyelidik, penyidik, dan penuntut di KPK selama lima tahun. Ia bahkan pernah menjadi Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Penuntutan di KPK. Baru kemudian ia menjadi Kapuspenkum Kejagung, dan saat ini menjadi Kajati Bali.

5. Fitroh Rohcahyanto

Fitroh merupakan mantan Direktur Penuntutan KPK yang dilantik pada 16 September 2019 lalu. Ia lalu mundur pada 2023.

Mundurnya Fitroh sempat dikaitkan dengan penyelidikan kasus Formula E. Namun, KPK saat itu menyebut jaksa tersebut diminta kembali oleh institusi asalnya Kejaksaan Agung. Fitroh kini menjadi jaksa fungsional Jampidsus Kejagung.

AMELIA RAHIMA | ADVIST KHOIRUNIKMAH | ANTARA

Berita terkait

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Polisi Tangkap Tersangka Percobaan Pembunuhan Kedua Donald Trump

10 jam lalu

Polisi Tangkap Tersangka Percobaan Pembunuhan Kedua Donald Trump

David Aronberg, jaksa negara bagian Palm Beach County, mengonfirmasi tersangka percobaan pembunuhan Donald Trump adalah Ryan Wesley Routh.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

11 jam lalu

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Meskipun status cegah Hanan Supangkat tidak diperpanjang, KPK masih melakukan penyidikan dalam kasus TPPU bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

1 hari lalu

KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

KPK memeriksa mantan Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka sebagai saksi dugaan korupsi di PT Telkom.

Baca Selengkapnya

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

1 hari lalu

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

Potensi pimpinan KPK untuk berlaku tidak independen akan lebih besar jika mereka berasal dari kalangan penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

Wakil Ketua Alexander Marwata mengatakan tentang bagaimana cara Harun Masiku ditangkap menjadi urusan penyidik.

Baca Selengkapnya

Mertua Jadi Calon Dewas KPK, Kiky Saputri: Masih Ada Beberapa Tahap dan Belum Tentu Lolos

1 hari lalu

Mertua Jadi Calon Dewas KPK, Kiky Saputri: Masih Ada Beberapa Tahap dan Belum Tentu Lolos

Kiky Saputri akhirnya angkat bicara soal ayah mertuanya, Gusrizal yang telah dinyatakan lolos tahapan profile assessment calon Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan

1 hari lalu

Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan

KPK sedang mengusut dugaan markup dana penempatan iklan oleh Bank BJB

Baca Selengkapnya

Demokrat Sebut Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan Legislator Periode Berikutnya

1 hari lalu

Demokrat Sebut Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan Legislator Periode Berikutnya

Pansel KPK masih bekerja melakukan wawancara terhadap 20 kandidat.

Baca Selengkapnya

45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

1 hari lalu

45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

Aparat penegak hukum yang berpotensi menjadi capim KPK membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan loyalitas ganda.

Baca Selengkapnya