TEMPO.CO, Jakarta - Pengunduran diri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar pada 11 Agustus 2024, mengejutkan banyak pihak. Airlangga beralasan langkah ini diambil dengan tujuan untuk menjaga keutuhan partai

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga lewat video, Ahad, 11 Agustus 2024.

Ada banyak cerita dibalik mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar. Kasus hukum yang menyeret nama Airlangga ditengarai menjadi salah satu faktor utama pengunduran dirinya. Hal ini disampaikan oleh lebih dari tujuh pengurus Partai Golkar dalam kesempatan berbeda.

Sebelum memutuskan mengundurkan diri, Airlangga disebut menerima surat panggilan dari Kejaksaan Agung atsu Sprindik terkait penyelidikan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya di Kementerian Perdagangan untuk periode 2021-2022.

Berdasarkan laporan Koran Tempo berjudul Alasan Airlangga Hartarto Mundur, seorang pengurus Golkar menceritakan bahwa Airlangga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi tersebut. Pemeriksaan Airlangga dijadwalkan pada Selasa, 13 Agustus 2024. “Airlangga diminta hadir pada Selasa,” kata seorang pengurus Golkar kepada Tempo, 11 Agustus 2024.

Kasus Korupsi Minyak Goreng

Pemeriksaan Airlangga sebagai saksi dalam kasus minyak goreng ini bukan kali pertama. Sebelumnya Airlangga sudah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut pada Juli 2023. Airlangga diperkirakan berperan mempengaruhi sejumlah kebijakan kelangkaan minyak goreng yang menguntungkan perusahaan kelapa sawit.

Saat itu, Airlangga diperiksa selama kurang lebih 12 jam mulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung. Selama proses pemeriksaan, Airlangga dicecar sebanyak 46 pertanyaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidum) Kejagung.

Kasus rasuah ini pun sudah menyeret lima orang sebagai terpidana dengan hukuman 5-8 tahun penjara. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana; anggota tim asisten Menteri Koordinator Perekonomian, Lin Chen Wei; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley M.A.; dan General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Terkait hebohnya kabar sprindik yang muncul, seorang politikus senior Partai Golkar mengaku sudah mendapat informasi ihwal masalah hukum yang mendera Airlangga pada awal Agustus 2024. Informasi itu ia peroleh dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid.

Pengurus Golkar ini mengatakan Nusron mendatangi sejumlah politikus senior partai beringin guna meminta restu agar musyawarah nasional Golkar dapat dipercepat pada akhir Agustus 2024. Padahal Golkar sebelumnya mengagendakan munas pada Desember mendatang.

Nusron juga menyampaikan kemungkinan Airlangga mundur dari jabatan ketua umum sebelum jadwal munas karena didera berbagai masalah hukum. Tapi Nusron tak menyebutkan perkara hukum tersebut.

Manuver Bahlil dan Agus Gumiwang

Selain kasus korupsi minyak goreng, cerita lain dibalik pengunduran diri Airlangga adalah adanya manuver politik dari sejumlah pengurus senior Golkar. Dua tokoh yang disebut-sebut menjadi motor untuk menggulingkan Airlangga sebagai Ketum Golkar adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

Mereka disebut telah mengumpulkan beberapa pengurus inti DPP Partai Golkar untuk memulai upaya percepatan munas. Selain itu, mereka juga intens melobi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, baik di tingkat I maupun tingkat II. "Mereka memiliki markas di Menteng, Jakarta Pusat," ungkap seorang pengurus Golkar.

Dalam skenario mereka, Golkar akan segera mengadakan rapat pleno setelah Airlangga mengundurkan diri. Rapat pleno ini akan menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, yang kemudian akan mempersiapkan musyawarah nasional luar biasa. Dalam munaslub tersebut, Bahlil direncanakan akan terpilih sebagai Ketua Umum Golkar periode 2024-2029.

Kabar tentang upaya menggulingkan Airlangga ini sebenarnya sudah lama berhembus. Menurut laporan Majalah Tempo edisi 17 Maret 2024, Bahlil sudah mencoba merebut posisi Ketua Umum Golkar sejak Maret 2024, dengan dukungan tidak langsung dari Presiden Jokowi. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk memperkuat posisi politik Jokowi setelah masa jabatannya berakhir.

Namun Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung membantah adanya tekanan dari luar yang memaksa Airlangga untuk mundur. Ia menyebut, Airlangga akan berfokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di kabinet pemerintahan Jokowi. "Supaya Ketua Umum lebih berfokus pada tugas dan tanggung jawab sebagai Menko. Supaya jalannya organisasi tidak terganggu," kata Doli di depan rumah dinas Airlangga, Ahad, 11 Agustus 2024.

Selengkapnya Baca: Alasan Airlangga Hartarto Mundur

RIZKI DEWI AYU, HENDRIK YAPUTRA, FRANSISCA CHRISTY ROSANA, ANDI ADAM FATURAHMAN, RUSMAN PARAQBUEQ, AISYAH AMIRA WAKANG, dan SAVERO ARISTIA WIENANTO berkontribusi dalam penulisan artikel ini.