KPK Segera Umumkan Hasil Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Kaesang, Ditangani 2 Direktorat

Senin, 23 September 2024 19:08 WIB

Putra Presiden RI, Joko Widodo, Kaesang Pangarep, seusai memberikan klarifikasi di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Kaesang Pangarep memberikan klarifikasi ke KPK terkait laporan pengaduan masyarakat yang tengah di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi yang dipergunakan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelesaikan proses administrasi laporan analisa dugaan penerimaan gratifikasi jet pribadi anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep (KP).

“Ya sampai dengan saat ini KPK masih proses penyelesaian administrasi untuk laporan gratifikasi saudara KP baik di Direktorat Gratifikasi maupun di Direktorat PLPM (Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 23 September 2024.

Dia berharap proses laporan di kedua direktorat itu dapat selesai dalam waktu dekat untuk dibahas di tingkat pimpinan. “Secepatnya nanti kami akan umumkan kepada teman-teman jurnalis hasil yang sudah diputuskan dirapat pimpinan tersebut,” tuturnya.

Tessa menyatakan belum memperoleh info apakah laporan dari Direktorat Gratifikasi sudah sampai di pimpinan atau belum. “Tapi yang jelas prosesnya berjalan, sementara berjalan,” kata dia.

Sebelumnya, pada Selasa pagi, 17 September 2024, Kaesang Pangarep berkunjung ke gedung lama KPK yang digunakan sebagai kantor Dewan Pengawas lembaga antirasuah tersebut. Kedatangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu untuk mengklarifikasi keberangkatannya dan istrinya, Erina Gudono, ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 menggunakan jet pribadi milik SEA Group.

Advertising
Advertising

Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengatakan tindakannya naik pesawat jet pribadi pada 18 Agustus lalu hanya 'nebeng' teman. “Yang bersangkutan pergi berempat ya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta Selatan, Selasa, 17 September 2024.

Pahala menjelaskan empat penumpang private jet itu adalah Kaesang dan istrinya Erina Gudono, kakak istrinya, serta seorang staf. Dia juga menuturkan tidak ada pasukan pengamanan presiden atau paspampres dalam pesawat jet pribadi tersebut. "Enggak, kan dibilang, yang bersangkutan, istri, kakak Istri, dan staf. Enggak ada Paspampres."

Kuasa hukum Kaesang, Nasrullah, menyebutkan bahwa ada penumpang lain dari pihak pemilik pesawat dalam jet pribadi menuju Amerika Serikat itu. Dia membenarkan bahwa salah satu penumpang dari pihak pemilik pesawat itu merupakan teman yang memberikan tumpangan kepada Kaesang.

“Iya betul, 4 orang dari pihak Mas Kaesang, 4 orang dari pemilik pesawat,” ucap Nasrullah ketika dihubungi, Rabu, 18 September 2024.

Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa jet tersebut milik Gang Ye, salah satu petinggi SEA Limited yang memiliki Shopee. Warganet menemukan bahwa jet yang digunakan adalah Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE, yang terdaftar atas nama Garena Online, anak perusahaan SEA Group.

Amelia Rahima berkontribusi dalam artikel ini.

Pilihan Editor: Pembunuhan Bocah di Lebak: Pengakuan, Peran dan Motif Tiga Tersangka

Berita terkait

Jokowi Ungkap Alasan Ajak Fahri Hamzah ke Peresmian Smelter di NTB

2 jam lalu

Jokowi Ungkap Alasan Ajak Fahri Hamzah ke Peresmian Smelter di NTB

Di acara peresmian smelter itu, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan politikus Fahri Hamzah akan masuk partai beringin.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Penguatan Antikorupsi kepada 269 Anggota DPR dan DPD Terpilih

4 jam lalu

KPK Beri Penguatan Antikorupsi kepada 269 Anggota DPR dan DPD Terpilih

Tujuan program penguatan antikorupsi oleh KPK adalah untuk memperkuat komitmen integritas dan mencegah korupsi di kalangan penyelenggara negara.

Baca Selengkapnya

Pegawai Rutan KPK Minta Teman Buka Rekening untuk Tampung Setoran Pungli, Beri Upah Rp 100 ribu

7 jam lalu

Pegawai Rutan KPK Minta Teman Buka Rekening untuk Tampung Setoran Pungli, Beri Upah Rp 100 ribu

Surisma secara sukarela menuruti permintaan pegawai rutan KPK untuk membuka rekening bank karena pernah dibantu pengobatan ayahnya.

Baca Selengkapnya

Kaum Petani dan Buruh Gelar Aksi di Depan KPK, Singgung soal IKN

8 jam lalu

Kaum Petani dan Buruh Gelar Aksi di Depan KPK, Singgung soal IKN

KPA menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK menjelang Hari Tani Nasional besok.

Baca Selengkapnya

Istri Penghuni Rutan KPK Mengaku Ditelepon oleh Petugas Bernama Melon Dimintai Sejumlah Uang

10 jam lalu

Istri Penghuni Rutan KPK Mengaku Ditelepon oleh Petugas Bernama Melon Dimintai Sejumlah Uang

Petugas rutan KPK itu, kata Arum, mengaku bernama 'Melon'.

Baca Selengkapnya

Kapolda Metro Jaya Karyoto Meyakini Tim Patroli Tidak Bersalah dalam Kasus 7 Mayat di Kali Bekasi

11 jam lalu

Kapolda Metro Jaya Karyoto Meyakini Tim Patroli Tidak Bersalah dalam Kasus 7 Mayat di Kali Bekasi

Kapolda Metro Jaya membantah 7 mayat di Kali Bekasi bukan kesalahan tim patroli. Bagaimana pernyataan? Berikut rekam jejak Karyoto.

Baca Selengkapnya

Profil Budi Gunawan, Orang Dekat Megawati yang Disebut Akan Masuk Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Profil Budi Gunawan, Orang Dekat Megawati yang Disebut Akan Masuk Kabinet Prabowo

Prabowo disebut-sebut sudah menyiapkan dua kursi menteri atau setingkat menteri untuk PDIP. Salah satunya untuk Budi Gunawan.

Baca Selengkapnya

6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

14 jam lalu

6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

Tak kurang dari 6 juta data NPWP dijebol Bjorka. Pegiat keamanan siber sebut Bjorka memiliki pemahaman tentang dinamika politik dan sosial Indonesia.

Baca Selengkapnya

IKAHI Sebut Pemerintah Masih Godok Revisi Aturan Soal Tunjangan dan gaji Hakim

1 hari lalu

IKAHI Sebut Pemerintah Masih Godok Revisi Aturan Soal Tunjangan dan gaji Hakim

Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia, menyebut revisi PP Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur tunjangan dan gaji hakim tengah berproses.

Baca Selengkapnya

KPK Belum Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan dan Manage Service Digitalisasi SPBU

1 hari lalu

KPK Belum Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan dan Manage Service Digitalisasi SPBU

"Belum ada penyidikan perkara dimaksud. Apakah memang ada penyelidikan yang sedang berjalan, saya belum bisa memberitahu apa-apa," kata jubir KPK.

Baca Selengkapnya