TEMPO.CO, Jakarta - Buruh tani, hingga masyarakat sipil bakal menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR dan Kementerian Agraria besok, Selasa, 24 September 2024. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.
Dewi menyebut, demonstrasi ini dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2024 dan 64 tahun kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria 1960. “Jadi puncak peringatannya besok dan kurang lebih ada 3.000 petani dari berbagai daerah yang akan turut peringatan Hari Tani Nasional di Jakarta,” kata Dewi ketika ditemui di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 23 September 2024.
Menurut dia, sejumlah petani dan buruh dari Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, dan sejumlah daerah lain juga akan mengikuti unjuk rasa di Jakarta. Selain itu, demo serupa akan digelar di berbagai daerah di Indonesia. “Kalau ditotal, di seluruh daerah itu kurang lebih ada 15.000 petani bersama jaringan buruh mahasiswa yang akan turun ke jalan.”
Dalam demo buruh tani dan masyarakat sipil besok, kata Dewi, kaum petani akan menyampaikan kekecewaan kepada parlemen yang dalam 10 tahun terakhir sangat abai terhadap masalah-masalah agraria struktural.
“Sama sekali tidak ada evaluasi secara utuh terhadap pelaksanaan reforma agraria yang dijalankan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang, Kehutanan, dan Kementerian yang terkait,” ucap dia. “Kalau lagi-lagi reforma agraria tidak dijalankan secara penuh dan konsekuen, dan tidak kembali merubah orientasi pembangunan kita menjadi lebih berkeadilan dan sesuai konstitusi, maka yang akan terjadi adalah kembali krisis agraria.”
Hari ini, KPA telah menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dewi mengatakan unuk rasa hari ini merupakan demonstrasi awalan menuju puncak HTN yang jatuh pada 24 September. “Targetnya tentu di sini KPK, dengan mendorong atau mendesak agar KPK yang sekarang ataupun nanti yang akan terpilih, itu mulai betul-betul secara serius memperhatikan masalah-masalah agraria struktural,” kata Dewi ketika ditemui Tempo.
Menurut dia, masalah agraria sangat berkaitan dengan praktik-praktik korupsi agraria-sumber daya alam. “Karena kita melihat bahwa konflik-konflik agraria selama ini umurnya sudah puluhan tahun, ada yang dari merupakan residu penjajah Belanda, Orde Baru, masa Reformasi sampai dengan sekarang itu tidak selesai-selesai,” tuturnya.
Dalam orasinya di atas mobil bertuliskan ‘Tanah untuk Rakyat’, Dewi berharap para pimpinan KPK bisa mendengar aspirasi kaum tani. Dia menegaskan bahwa kasus-kasus korupsi tidak hanya soal suap menyuap. “Tapi juga memastikan mafia-mafia tanah, koruptor-koruptor di sektor agraria dibongkar,” katanya.
Dewi berharap cita-cita kemerdekaan, cita-cita kedaulatan agraria yang dimandatkan UUPA bisa betul-betul tetap terlaksana. "Sehingga kekuatan nasional, proses-proses pembangunan pedesaan, industrialisasi nasional, bertumpu pada model ekonomi yang memperkuat usaha produksi rakyat,” kata dia. “Bukan pembangunan berbasiskan korporasi skala besar.”
Pilihan Editor: Polda Sumbar dan Polresta Padang Lambat, KPAI Desak Bareskrim Tingkatkan Asistensi Kasus Afif Maulana
