TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MA (Mahkamah Agung) terpilih periode 2024-2029, Sunarto, menyinggung soal black campaign atau kampanye hitam di pemilihan Ketua MA. Dalam pidatonya, Sunarto mengatakan demokrasi untuk memilih pimpinan Mahkamah Agung itu sepi dari banner, spanduk, baliho, maupun caci maki.

Dia menyebut hal tersebut merupakan karakteristik demokrasi yang dibangun senior mereka di MA. "Demokrasi Mahkamah Agung tidak familiar dengan black campaign, demokrasi di Mahkamah Agung familiar dengan lifelong campaign," kata Sunarto saat berpidato usai diumumkan menjadi Ketua MA terpilih, Rabu, 16 Oktober 2024, di Gedung MA, Jakarta Pusat.

Jadi, ujarnya, para hakim agung sudah saling mengenal. Selain itu, ujian kapasitas juga telah dilakukan saat bersidang dengan hakim agung yang lain. Begitu pula ujian integritas yang bisa terlihat saat interaksi para hakim agung dalam keseharian.

"Penekanan terhadap independensi-independensi para hakim agung, dengan melihat hasil pemilihan yang tidak terpengaruh simpang siurnya berita di Mahkamah Agung," tutur Sunarto. "Para hakim agung tidak akan terpengaruh karena sudah mengenal satu sama lain dengan sangat baik."

Sunarto menyebut proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung lebih ditentukan oleh keakraban, kenyamanan, dan kebersamaan sehingga menghasilkan suatu pemilihan yang demokratis.

Nama Sunarto sebelumnya disebut-sebut dalam sejumlah isu. Salah satunya pungutan honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung periode 2022-2024 sebesar Rp 97 miliar.

"Saya pastikan informasi tersebut tidak benar," kata Juru Bicara MA, Suharto, kepada Tempo pada Senin, 12 Agustus 2024.

Ia menyebut HPP dipotong 40 persen atas persetujuan hakim agung. Potongan tersebut diberikan kepada supporting unit yang ikut membantu agar perkara dapat selesai sebelum 90 hari.

Pilihan Editor: Kejagung Respons Gugatan Praperadilan MAKI soal RBS di Korupsi Timah