TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 200 warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota se-Jabotabek berunjuk rasa di depan Depatemen Keuangan, Jakarta, Senin (6/1). Pengunjuk rasa yang terdiri dari ibu rumah tangga dan pedagang kaki lima itu mengkritik kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM, listrik, dan telepon. Menurut mereka, keputusan pemerintah itu merupakan kebijakan bom waktu yang sangat berbahaya. Dalam aksi yang hanya berlangsung selama lima menit ini pengunjuk rasa menyerahkan hadiah untuk Menteri Keuangan berupa sebuah karung bertuliskan: Turunkan Harga Untuk Rakyat. Karung yang diisi sedemikian rupa dan diikat dengan bandana berwarna jingga ini diserahkan pada perwakilan Departemen Keuangan dari biro hukum. Harap langsung diberikan kepada pak menteri. Jangan dibuang, jangan dibakar,seru para pengunjuk rasa bersahut-sahutan. Seusai memberikan hadiah itu, pengunjuk rasa beranjak pulang. Sebelumnya, mereka juga berunjuk rasa di Kantor Menkokesra Jalan Merdeka Barat dan Kantor Meneg BUMN di Lapangan Banteng Jakarta. Dalam selebarannya Jaringan Rakyat Miskin Kota menuntut kebijakan yang melindungi kegiatan ekonomi dan pemukiman informal. Menurut LSM ini kebijakan pemerintah di satu sisi sangat memberatkan, sedangkan di sisi lain kegiatan ekonomi khususnya di sektor informal kerap mengalami kekerasan. Pemda melarang sektor informal yang menjadi tumpuan hidup rakyat miskin, kegitan ekonomi dan pemukiman informal rakyat miskin digusur, pelakunya ditangkap dan dikejar-kejar layaknya kriminal, tulis jaringan ini dalam selebarannya. Karena itu mereka menuntut pemerintah menghentikan penggusuran, penggarukan dan penangkapan pelaku kegiatan sektor informal, menghentikan penggusuran pemukiman kumuh rakyat miskin, serta menggunakan dana kompensasi sosial sebesar Rp. 4 triliun untuk program yang konkrit sehingga tidak lagi salah sasaran atau gagal mencapai tujuan dan bebas dari korupsi. (Dara Meutia Uning- Tempo News Room)