Kampung Susun Dibangun Mulai Kuartal III 2013  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Kamis, 1 November 2012 04:29 WIB

Pemukiman pada di pinggir Sungai Cibeunying Bandung, Jawa Barat (9/2). Salah satu anak Sungai Citarum yang biasanya penuh sampah ini mendadak bersih, karena sampah terbawa banjir. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO , Jakarta: Program kampung susun deret yang diusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, diperkirakan akan mulai pembangunan pada kuartal III 2013. Pembangunan fisik masih harus menunggu detailed engineering design (DED) dan tender untuk DED yang dapat memakan waktu 8,5 bulan.

"DED butuh waktu enam bulan. Kalau lelangnya sendiri 2,5 bulan. Baru akan ada pembangunan fisik," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI, Novizal, kepada Tempo, Rabu, 31 Oktober 2012.

Menurut Novizal, DED dan tender dilakukan setelah kampung sudah memenuhi persyaratan, yakni mendapatkan persetujuan warga, peruntukkan telah sesuai, dan lahan tidak bermasalah. Setelah itu baru izin mendirikan bangunan pun akan diurus.

Untuk memilih mana saja kampung yang akan diterapkan program kampung susun deret, dia mengatakan, harus menunggu data dari seluruh wali kota di Jakarta. Dia menargetkan, 100 kampung kumuh di Jakarta bisa segera didata. Dari jumlah itu, bisa ditentukan mana yang akan menjalankan program lebih dulu. "Ini namanya gerakan 100 kampung. Bisa saja dari itu, terpilih hanya 20, 50, atau 75 kampung. Intinya, kami tidak sporadis untuk ini," ujarnya.

Setelah mendapat data kampung mana yang akan diubah menjadi kampung susun deret, menurut Novizal, itulah yang akan diprogramkan pada 2013. Besarannya, kata dia, baru ditentukan setelah DED rampung.

Lalu, bagaimana dengan kendala penempatan warga selama kampung dibangun kembali oleh pemerintah daerah? Dia menjawab, ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Itu pun diserahkan kembali ke masyarakat. Bisa jadi masyarakat mengontrak sementara di sekitar rumah yang sedang dibangun. Relokasi juga bisa menjadi salah satu solusi untuk itu. "Tetapi ini tergantung warga."

Kampung kumuh di Jakarta mencapai 390 titik yang tersebar di lima wilayah Jakarta dengan berbagai kategori mulai dari dari kategori sangat berat, berat, sedang, ringan, dan sangat ringan. Pembangunan kampung susun nantinya akan mengutamakan kampung kumuh dengan kategori sangat berat, berat, dan sedang. Pemerintah daerah pun menargetkan 100 kampung lebih dulu yang akan didata dan dilihat kembali.

Dalam pengertiannya, kampung susun berarti mengubah kampung kumuh di sejumlah titik yang awalnya hanya memiliki gang sempit dan pencahayaan yang kurang menjadi memiliki ruang terbuka dan pencahayaan yang lebih baik. Dia menargetkan, rumah di kampung susun maksimal dibangun 2 hingga 3 lantai. Sedangkan rumah yang akan dibangun minimum tipe 30. "Mengenai masalah sewanya, saya belum bisa ngomong sulu. Saya nggak tahu kebijakannya. Urusan itu nanti," ujar dia.

Pembangunan kampung susun deret di dekat sungai pun, menurutnya, akan dijalankan sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Untuk membangun rumah di dekat sungai, lebar sungai mesti 35 meter. Sedangkan jalan inspeksi di kanan dan kiri sungai minimal 7,5 meter. Setelah itu, kata dia, baru bisa dibuat rumah. Untuk pembangunan kampung susun di dekat rel kereta api juga mesti mengikuti peraturan yang ada. "Intinya Gubernur ingin tetap mengikuti aturan tata ruang. Kalau memang di sana peruntukannya ruang hijau berarti tidak boleh dijadikan perumahan."

SUTJI DECILYA





Berita Terkait:
Jokowi Bagi-Bagi Duit di Sunda Kelapa

Warga Rusun Tambora Minta Perhatian Jokowi

Jokowi Mulai Dandani Rumah Susun

Jokowi Kurban Kambing di Kampung Kumuh

Berapa Jokowi Kurban? Riya, Tak Perlu Disebut

Berita terkait

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

6 jam lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

7 jam lalu

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

10 jam lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

10 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

12 jam lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

13 jam lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

13 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

13 jam lalu

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

14 jam lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

14 jam lalu

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?

Baca Selengkapnya