TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang melarang pendirian pos komando (posko) penanganan banjir bagi partai politik dan perusahaan dinilai kontraproduktif oleh para politikus. Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW Partai Keadilan Sejahtera, Triwisaksana, menyatakan tidak seharusnya pemberian bantuan untuk korban banjir dibatasi oleh pemerintah.

“Kalau dilarang, justru jadi kontraproduktif untuk penanganan korban,” kata Triwisaksana kepada Tempo, Ahad, 25 November 2012. Sebelumnya, Jokowi melarang partai politik maupun perusahaan untuk mendirikan posko penanganan banjir. Alasannya, ia tidak ingin bencana banjir dijadikan sebagai ajang kampanye bagi partai politik untuk menarik simpati warga. Karena itu, dia meminta agar segala bantuan cukup diserahkan ke satu pintu, yakni kelurahan.

Triwisaksana, yang akrab disapa Sani, mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang keinginan elemen masyarakat untuk memberikan bantuan bagi korban bencana. Menurut dia, pemberian bantuan itu merupakan hak bagi setiap elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian. “Menerima bantuan juga kan hak kemanusiaan korban banjir,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini, larangan tersebut bisa menjadi kontraproduktif lantaran tenaga aparat yang menangani bencana juga terbatas. Dia khawatir petugas di lapangan kewalahan akibat minimnya tenaga yang tersedia. “Mereka juga bisa saja kewalahan dalam menangani para korban tersebut,” kata Triwisaksana.

Seharusnya, dia menambahkan, pemerintah mengatur dengan baik tenaga sukarelawan yang ingin membantu korban banjir. Soalnya, dalam beberapa peristiwa, justru para sukarelawan yang lebih dulu membantu korban dalam bencana yang menimpa masyarakat. “Jadi, kalau ada parpol, LSM, atau perusahaan yang ingin bantu, jangan dilarang. Harusnya dikoordinasi,” ujarnya.

Triwisaksana menilai tenaga sukarelawan yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat harus dimanfaatkan untuk membantu korban. Penanganan banjir dinilainya akan lebih efektif jika pemerintah juga mendapatkan bantuan dari masyarakat. “Kalau dikoordinasi agar teratur, tentu kami akan sangat mendukung, bukan dengan dilarang,” kata politikus PKS ini.

DIMAS SIREGAR