TEMPO.CO, Jakarta - Pengerjaan proyek normalisasi Kali Ciliwung yang masih terhambat pembebasan lahan milik warga diklaim sudah mencapai 15 persen. Proyek yang ditargetkan selesai akhir 2016 ini sudah memulai pengerjaannya sejak Desember 2013 lalu.
"Kami masih menunggu pembebasan lahan milik warga, jadi pengerjaan masih dilakukan di lahan milik pemerintah dan pengembang," kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Teuku Iskandar kepada Tempo, Selasa, 24 Juni 2014.
Iskandar mengklaim dari pengerjaan di lahan milik pengembang dan pemerintah itu, pengerjaan normalisasi yang terbagi dalam empat paket ini sudah mencapai 15 persen. "Lahan pengembang dan pemerintah ada sekitar 4 kilometer di Kebun Baru, Casablanka, Tebet, Kalibata, dan Condet," ujarnya.
Iskandar menjelaskan bahwa di Tebet, tepatnya di jembatan yang menghubungkan Kampung Melayu dengan Tebet, pengerjaan sudah memasuki pengerukan dan pemasangan turap. "Di Condet, tepatnya di Rindam Jaya, sudah ada pengerukan dan pelebaran. Sedangkan di Pengadegan (Kalibata) alat-alat sudah masuk dan mulai bekerja," ujarnya.
Adapun di lahan milik warga dari pintu air Manggarai hingga Tol TB Simatupang sedang dilakukan sosialisasi peta bidang dari pemerintah provinsi dan kota untuk dilakukan pembebasan lahan. "Di Kampung Pulo itu sudah dipatok, jadi tinggal tunggu kesepakatan warga dengan Pemprov untuk penggantian lahannya," kata Iskandar.
Proyek Normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 kilometer ini akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,18 triliun. Pengerjaan ini terbagi dalam empat paket: paket 1 sepanjang 4,89 kilometer, yakni dari Manggarai sampai Jembatan Kampung Melayu; paket 2 sepanjang 6,61 kilometer, dari Jembatan Kampung Melayu sampai Jembatan Kalibata; paket 3 sepanjang 6,49 kilometer, dari Jembatan Kalibata sampai Jembatan Satu Condet; dan paket 4 sepanjang 6,18 kilometer, dari Jembatan Satu Condet sampai Jembatan Tol JORR TB Simatupang.
Warga Condet, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, sempat menolak pengerjaan proyek normalisasi Kali Ciliwung di wilayahnya pada Kamis, 22 Mei 2014. Penolakan itu dilakukan dengan cara menghalau alat berat yang sedang mengeruk di lahan milik seorang warga RT 16 RW 10 karena pekerja proyek dianggap tak memiliki izin.
Menurut Iskandar, kejadian itu terjadi karena warga belum dapat sosialisasi. "Pengerjaannya bukan di lahan itu, tapi di seberangnya. Warga kemudian panik karena merasa belum ada sosialisasi," kata dia. Padahal, sosialisasi terhadap warga Condet di RT 16 itu dijadwalkan malam harinya. "Malamnya itu jadwal sosialisasi, jadi langsung kami lakukan sosialisasi dan sekarang sudah tidak ada masalah," ujarnya.
Ketua Panitia Pengadaan Tanah Jakarta Timur, Arifin, mengatakan saat ini tengah dilakukan sosialisasi pembebasan lahan di Cililitan dan Gedong. "Kami masih sosialisasi bersama Balai Besar Ciliwung Cisadane untuk pembebasan lahan di sana," kata Arifin.
Namun, untuk di Kampung Pulo dan Kampung Melayu, sosialisasi telah dilakukan dan saat ini sedang menunggu peta bidang. "Kalau di Kampung Pulo sudah pematokan, jadi tinggal menunggu hasil peta bidang dari BPN," ujarnya. Peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional itu yang akan menjelaskan lahan mana saja yang terkena pembebasan.
"Nanti disosialisasi lagi kepada pemilik lahan, setelah itu musyawarah harga," kata dia. Dalam musyawarah harga itu, P2T selaku dari Pemerintah Kota menawargan harga pengantian. "Kalau setuju langsung tandatangan nota kesepahaman, kalau tidak ya ada negosiasi," kata Arifin.
AFRILIA SURYANIS
Berita Terpopuler:
Gubernur Sumut Tantang Jurnalis Adu Fisik
LPSK Sarankan Wiranto Mengadu ke Polisi
Menteri Hukum Pertanyakan Gelar Sarjana Hukum Akil
Ahmad Dhani Ubah Lagu Queen untuk Prabowo
