Ariesman: Suap Reklamasi Tidak Terkait Pilkada

Reporter

Rabu, 20 April 2016 01:00 WIB

Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja (tengah), menyerahkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka, di Gedung KPK, Jakarta, 1 April 2016. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Dirut Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, Adardam Achyat, mengatakan, pemberian uang kepada KetuaKomisi D DPRD Jakarta, M Sanusi, bukan untuk membantu kader Gerindra itu mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur. "Tidak, tidak, tidak," kata dia gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 April 2016.

Ariesman diduga menyuap Sanusi untuk meloloskan pembahasan Perda soal reklamasi. Sebabnya, proyek tersebut adalah salah satu garapan anak perusahaan Agung Podomoro, PT Muara Wisesa Samudera.

Sebelumnya, pengacara Sanusi, Krishna Murti, mengatakan uang untuk Sanusi itu akan digunakan sebagai modal maju pemilihan gubernur. BACA: Suap Reklamasi Diduga Terkait Pilkada

Adardam juga mengatakan, bahwa duit Rp 2 miliar itu milik pribadi kliennya. Bukan duit korporasi. "Sanusi perlu duit ya dikasih," ucapnya. Terkait dengan motif pemberian itu, Adardam mengatakan akan menyampaikan saat di persidangan.

Adardam menegaskan bahwa uang yang diberikan Ariesman melalui Trinanda, karyawannya, tidak ada hubungannya dengan pertemuan di rumah bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma.

Ariesman menyerahkan diri ke KPK setelah Sanusi tertangkap pada Kamis, 31 Maret 2016 saat operasi tangkap tangan. Dalam operasi itu turut juga ditangkap karyawan Agung Podomoro bernama Trinanda Prihantoro yang diduga menjadi perantara.

Penyidik menyita duit Rp 1,14 miliar yang diduga diberikan kepada Sanusi untuk memuluskan pembahasan Raperda reklamasi yang alot di kalangan anggota dewan. Saat ini, penyidik Lembaga Antikorupsi juga membidik pengembang lain yang terlibat dalam proyek reklamasi tersebut.
MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

21 Juni 2018

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Baca Selengkapnya

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

19 April 2018

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

Polisi bertanya kepada Menteri Siti Nurbaya bagaimana proses pembuatan rekomendasi ke pengembang reklamasi.

Baca Selengkapnya

Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

18 Januari 2018

Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

Polda Metro telah meningkatkan status kasus NJOP pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.

Baca Selengkapnya

Bos Pengembang Pulau G Diperiksa KPK Terkait Reklamasi

15 November 2017

Bos Pengembang Pulau G Diperiksa KPK Terkait Reklamasi

Bos PT Muara Wisesa Samudera Halim Kumala dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi korporasi dalam reklamasi.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Polisi Bisa Periksa Djarot

9 November 2017

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Polisi Bisa Periksa Djarot

Polda Metro Jaya bakal memanggil pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait dugaan korupsi proyek reklamasi, termasuk Djarot Saiful Hidayat.

Baca Selengkapnya

Polisi Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Jakarta, Ini Dasarnya

5 November 2017

Polisi Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Jakarta, Ini Dasarnya

Polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai pijakan penyelidikan kasus reklamasi teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

30 Oktober 2017

KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

KPK tengah membuka penyelidikan tentang perkara korupsi korporasi berkaitan dengan proyek reklamasi.

Baca Selengkapnya

KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

30 Oktober 2017

KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

Pemeriksaan KPK kali ini berfokus pada reklamasi Pulau G, yang dikerjakan PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land Grup.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Sekda DKI Soal Reklamasi Pulau G

27 Oktober 2017

KPK Periksa Sekda DKI Soal Reklamasi Pulau G

Saefullah menyebutkan KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Pemda DKI Jakarta soal proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

27 Oktober 2017

KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

Saefullah diperiksa soal suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, dan proses pembahasan Raperda Reklamasi.

Baca Selengkapnya