TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, punya cara sendiri untuk melunakkan hati anggota DPRD DKI agar merestui penambahan trase proyek mass rapid transit (MRT) fase dua hingga ke Ancol Timur. Cara pertama yang dilakukan adalah mengajak para pimpinan Dewan meninjau ke lokasi proyek MRT di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat, pada Selasa, 14 Maret 2017 lalu.

Sumarsono yang menggantikan Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selama masa cuti kampanye itu rupanya baru tahu jika para pimpinan dan anggota DPRD belum pernah diajak ke lokasi proyek MRT bawah tanah. "Ternyata pimpinan DPRD ini belum pernah observasi MRT," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret.

Baca: Sumarsono: DPRD Belum Pernah Lihat Proyek MRT Bawah Tanah

Setelah mengajak pimpinan DPRD ke lokasi MRT bawah tanah, Sumarsono juga ingin mereka bisa pergi ke Jepang untuk meninjau proyek MRT di sana.

Kunjungan itu bertujuan agar Dewan memahami pengelolaan transportasi di negara tersebut. "Andaikata semasa kepemimpinan saya ada DPRD mau ke Jepang, saya setujui," kata dia, kemarin.

Sampai saat ini, anggota Dewan belum memberikan persetujuan atas rencana perpanjangan rute MRT fase dua Kampung Bandan-Ancol Timur. Padahal persetujuan itu merupakan salah satu syarat pengajuan pinjaman ke Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) melalui Kementerian Keuangan.

Sumarsono yakin jika menyempatkan diri berkunjung ke Jepang, wawasan anggota Dewan mengenai MRT akan bertambah. Di luar negeri, transportasi dikelola bersamaan dengan bisnis lain, seperti properti dan retail. “Misalnya, MRT yang dari Jepang. Bagaimana membangun MRT kalau belum pernah ke Jepang?” ujarnya.

Pertimbangan lain, menurut Sumarsono, dari semua provinsi di Indonesia, pejabat di DKI Jakarta tergolong paling jarang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sedangkan provinsi yang paling sering ke luar negeri adalah Jawa Timur. Sumarsono mengetahui statistik tersebut lantaran dia juga menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Perjalanan pejabat ke luar negeri harus berdasarkan persetujuannya.

Baca: Siang Ini, Sumarsono Bertemu DPRD Bahas Proyek MRT Fase 2

Sumarsono mengatakan jarangnya pejabat pemerintah dan anggota Dewan Jakarta membuat mereka kurang memiliki wawasan investasi untuk Jakarta dalam skala internasional. Meski begitu, ia menyadari setiap kunjungan kerja bakal dipertanyakan warga Jakarta.

Wakil Ketua DPRD Triwisaksana mengatakan konsep kawasan terintegrasi di Kampung Bandan sudah dirumuskan pada 2015. Menurut dia, pembangunan MRT harus memberikan manfaat untuk publik ketimbang bisnis semata.

Pemindahan depo ke Ancol Timur, kata Triwisaksana, berarti merevisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sebab, sebelumnya, pembangunan depo ditetapkan di Kampung Bandan. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan komprehensif agar pembahasan pembiayaan MRT dapat dipercepat. "Karena ini berkaitan dengan investasi yang tidak kecil," ujar Triwisaksana.

FRISKI RIANA | JH