TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan telah bertemu dengan Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Syarif terkait anggaran untuk pembelian lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) pada rencana anggaran tahun depan.

Dalam pertemuan tersebut, kata Djarot, Syarif menyampaikan bahwa gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno tetap mendukung program RPTRA yang digagas di era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Saya senang ketika mendapatkan penjelasan dari Pak Syarif yang menyampaikan bahwa Pak Anies dan Pak Sandi mendukung penuh RPTRA," ujar Djarot di Pasar Pelita, Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 29 Agustus 2017.

Baca juga: Resmikan RPTRA Cilandak, Djarot Singgung Lagi Nama Ahok

Sebelumnya Syarif mengungkapkan kekecewaannya karena anggaran untuk pembelian lahan RPTRA dalam dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2017 dimatikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta karena salah nomenklatur.

Dalam pembicaraan tersebut, Djarot mengatakan sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi itu menyampaikan tiga hal yang akan diperjuangkan oleh kepemimpinan Anies-Sandi. Salah satu program yang akan diperjuangkan melalui tim sinkronisasi akan memperjuangkan program rumah dengan down payment (DP) nol persen.

"Disampaikan Pak Syarif, program DP nol persen itu bukan untuk rusunawa lalu diganti jadi rusunami karena ada PP-nya, tapi (untuk) rumah tapak," ujar Djarot.

Selain itu, dua program lainnya yang akan diperjuangkan adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan program One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (Oke Oce). RPTRA dinilai Djarot tidak masuk dalam program yang akan banyak disinggung Anies-Sandi. Artinya, program RPTRA akan terus berjalan seperti sebelumnya.

Baca juga: Ditentang DPRD, Djarot Tetap Akan Bikin Raperda RPTRA

"Artinya Pak Syarif dan lainnya itu mendukung keberadaan RPTRA. Jadi saya apresiasi ke Pak Syarif karena beliau mendukung keberadaan RPTRA dan pengembangannya," ujar Djarot.

Untuk itu, Djarot meminta dukungan penuh atas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang RPTRA agar keberadaannya bisa diperkuat. Terlebih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyelesaikan kajian akademis untuk mempercepat penyusunan raperda RPTRA. "Tolong raperda juga dibahas cepat karena kajian akademis sudah selesai dan kami akan segera mengajukan ke raperda," ujaf Djarot.

LARISSA HUDA