TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala tidak adil dalam menilai pengalihan arus lalu lintas di Jalan Jatibaru Raya, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Taufik mengatakan, penutupan jalan secara permanen tidak hanya dilakukan di Jalan Jatibaru Raya, tetapi juga di tempat-tempat lain di Jakarta.
“Ombudsman suruh lihat juga Kedutaan Besar Inggris, jalannya juga ditutup bertahun-tahun, tapi Ombudsman tidak teriak-teriak. Ini di Tanah Abang, kan untuk rakyat kecil, keberpihakan lah,” ujar Taufik di Pasar tanah Abang, Sabtu, 20 Januari 2018.
Salah dari dua ruas jalan di depan Kedutaan Besar Inggris, yakni Jalan Mohammad Yamin, Jakarta Pusat, ditutup oleh Pemerintah DKI Jakarta bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya sejak 2011 sampai saat ini. Penutupan untuk mendukung keamanan kedubes Inggris.
Sebelumnya, Komisioner Obudsman RI Adrianus Meliala mendatangi Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk mengawasi langsung penataan PKL yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu, 17 Januari 2018.l.
Adrianus berujar kepada salah seorang pedagang, Fikah, 40 tahun, bahwa dirinya tidak setuju dengan penataan PKL Tanah Abang. "Ini banyak yang dilanggar nih undang-undangnya. Tidak apa-apa ya melanggar peraturan biar untungnya besar?," kata Adrianus.
Namun, pertanyaan Adrianus disergah Fikah. Menurut Fikah, kebijakan Anies Baswedan sudah tepat. "Jangan disebut melanggar peraturan dong Pak, kan yang penting tertib kan, Pak," kata Fikah.
