TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan proses pembangunan proyek rumah susun dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah secara gamblang. Hal tersebut disampaikan menanggapi laporan Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) atas kecurigaan penunjukan kontraktor dalam proyek tersebut.
"Proyek rusun DP nol rupiah harus clear, jangan sampai ada masalah," kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Februari 2018. Sebelumnya, KAKI mengatakan adanya masalah dalam penunjukan kontrak rusun DP nol rupiah oleh pemerintah DKI Jakarta. KAKI menyebut PT Totalindo Eka Persada selaku kontrakor dipilih tanpa ada proses tender.
Hal tersebut, menurut KAKI, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 terkait dengan tender. KAKI telah melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Selain meminta kejelasan dari Anies Baswedan, Arief meminta PT Sarana Jaya BUMD DKI Jakarta selaku pihak yang menunjuk PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor untuk menjelaskan alasan penunjukan itu.
"Masyarakat Jakarta perlu kejelasan akan proses penunjukan PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor rusun DP nol rupiah yang diajak PT Sarana Jaya untuk membangun rusun DP nol rupiah," kata Arief.
Arief mengatakan KPPU juga harus bisa membuktikan atas laporan PT Totalindo Eka Persada yang kabarnya telah melaporkan salah satu Komisioner KPPU bernama Syarkawi Rauf yang melakukan pemerasan kepada PT Totalindo Eka. "Jika ternyata Komisioner KPPU atas nama Syarkawi Rauf tidak terbukti melakukan pemerasan pada PT Totalindo Eka Persada, sebaiknya KPPU melaporkan balik PT Totalindo," katanya.
Arief menilai, dengan adanya laporan dari KAKI, semakin menunjukkan ketidakberesan dalam proyek rusun DP nol rupiah. Terlebih, menurut dia, banyak pemberitaan di media tentang PT Totalindo yang dianggap tidak beres dalam pembangunan proyek rusun di lingkungan Pemprov DKI Jakarta seperti rusun Nagrak dan rusun K.S. Tubun.
Dia menyarankan agar Anies Baswedan memilih BUMN untuk mengerjakan proyek DP nol rupiah sebagai kontraktor. "Kalau memang tidak perlu ada tender dalam pembangunannya di mana BUMN konstruksi lebih berpengalaman dan bankable," katanya.
